1.000 Tokoh Maluku Bahas Otonomi Provinsi Kepulauan


JAKARTA- Musyawarah Besar Masyarakat Maluku (Mubes Mama) yang diprakarsai pemerintah provinsi Maluku bersama Forum Komunikasi Masyarakat Maluku (FKRM) akan digelar di Kota Ambon 17 – 18 November mendatang. Acara yang diprakarsai pemerintah provinsi Maluku itu akan diikuti lebih kurang 1000 peserta dari berbagai unsur pamong desa dan para kepala desa se-provinsi Maluku, warga Maluku perantauan termasuk yang tinggal diluar negeri.

Ketua Harian FKRM Muhammad Noeh Hatumena menjelaskan pertimbangan mengadakan Mubes Mama untuk mengakomodasi suara-suara sumbang orang Maluku saat ini yang menuntut mengurus sendiri daerahnya tanpa campur tangan pemerintah pusat atau menuntut pemberian otonomi kepulauan. Nantinya, Mubes Mama akan mengeluarkan deklarasi politik yang intinya memuat protes keras kepada pemerintah atas pengabaiannya terhadap pembangunan Maluku sehingga ditetapkan BPS sebagai provinsi termiskin no.4 di Indonesia.

”Mubes Mama juga akan menyadarkan rakyat Maluku tentang ke-Indonesiaannya dan rakyat Maluku dalam ke-Malukuannya tanpa memandang latar belakang Agama dan asal kelahiran,” timpalnya.

Sebelumnya, sejumlah pensiunan perwira tinggi TNI dan Polri asal Maluku yang tergabung dalam FKRM telah menemui Menkopolhukam Jendral TNI (purn) Luhut B. Pandjaitan dalam pertemuan di kantornya, jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat, senin (2/11) sore. Para purnawirawan PATI TNI dan Polri itu terdiri atas Letjen (Purn) Suaidi Marassabessy selaku penasehat FKRM didampingi ketua FKRM Mayjen (Purn) Max Tamaela dan pengurus FKRM lainnya Mayjen TNI (Purn) Karel A.Ralahalu, Laksda TNI (Purn) Franky Kaihatu, Marsda TNI (Purn) Peter Wattimena, Brigjen Pol (Purn) Emus Laturete, Muhammad Noeh Hatumena, Suhaidi Samallo, dan wakil masyarakat Maluku Tenggara dan Maluku Barat Daya Drs. DC. Far Far dan Butje Baltazhar.

Tamaela mengatakan, Maluku adalah korban ketidakadilan dalam pembagian kue pembangnan sejak NKRI berdiri, padahal Maluku sebagai provinsi ke 8 yang mengesahkan dirinya sebagai bagian integral dari NKRI melalui JONG AMBON yang ikut melahirkan “Soempah Pemoeda” 1928.

Kalau NKRI ini ibarat perusahaan dagang, maka Maluku merupakan salah satu pemegang saham di perusahaan itu yang semestinya tiap tahun memperoleh deviden yang setara. Tapi kenyataannya deviden yang diperolehnya dari perusahaan itu sangatlah minim.

Sebaliknya pemegang saham lain yakni provisi-provinsi di pulau jawa (JONG JAVA), di pulau Sumatera (JONG SUMATERA), di pulau Sulawesi (JONG SELEBES) sudah jauh maju dibanding JONG AMBON yang representasinya provinsi Maluku.

Karel Ralahalu menimpali, minimnya APBN untuk Maluku selama ini karena konsep pembangunan yang dirancang BAPPENAS selalu berorientasi kedaratan dengan kriteria besaran pembagian APBN berdasarkan luar daratan dan kepadatan penduduk per kilometer persegi (konsep continental), sementara Maluku yang luas lautnya 90% tidak diperhitungkan dalam anggaran peruntukannya dan hanya memperoleh 10% berdasarkan luas daratan. Akibatnya, pembangunan Maluku tertinggal dan konsentrasi penduduk di pulau-pulau kecil tetap miskin absolut sejak kemerdekaan hingga sekarang. Makanya temuan BPS itu menjadi bukti yang tak terbantahkan.

Dalam tahun 2013-2014 Maluku berjuang bersama provinsi kepulauan lainnya seperti NTT, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kepri dan provinsi Bangka Belitung untuk mendapatkan perhatian pemerintah pusat tapi tetap gagal.

Pihak DPR dimasa pemerintahan SBY-Budiono telah meloloskan draft rancangan undang-undang kepulauan tersebut tapi pemerintah pusat menolaknya dengan alasan ada motif politik dibalik draft itu yang mengarah ke separatisme yakni pemisahan diri dari NKRI. Karena itu para purnawirawan PATI TNI dan Polri asal Maluku itu meminta presiden Jokowi mencari solusi yang adil dalam pembagian kue pembangunan dengan mengedepankan prinsip keadilan.

Menkopolhukam Luhut Pandjaitan menanggapi pernyataan para purnawiran PATI TNI dan Polri asal Maluku itu mengatakan, aspirasi sekeras apapun dapat disampaikan kepada pemerintah asalkan dalam koridor NKRI dan kepatuhan pada sistem hukum kita, serta tidak anarkis atau memberontak dengan mengangkat senjata. Rakyat Maluku harus percaya pada pemerintahan sekarang ini yang tetap berniat baik membangun Maluku “at any cost”. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s