112 Kapal Ikan di Ambon Terancam Ditenggelamkan


AMBON- Pemerintah Indonesia mengancam menenggelamkan 112 kapal penangkap ikan yang ditahan Kementerian Kelautan dan Perikanan karena melakukan penangkapan ikan di perairan Maluku secara ilegal.

“Jika perusahaan tidak segera mengurus administrasi dan dokumen, kapal penangkap ikan yang lego jangkar di Teluk Ambon iniditenggelamkan, jika perusahaannya tidak mengurus administrasi dan dokumen kapal,” kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Narmoko Prasmadji di Ambon, Rabu (4/11/2015).

Menurut Narmoko, pihaknya masih memberikan kesempatan perusahaan pemilik kapal mengurus dan menyelesaikan administrasi hingga beberapa bulan ke depan. “Jika hingga batas waktu yang ditentukan pemilik perusahaan tidak mampu menunjukkan dokumen keabsahan kepemilikan kapal, seluruh kapal akan ditenggelamkan,” timpalnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan penangkapan ikan secara ilegal, tidak memiliki dokumen lengkap baik surat ijin penangkapan ikan (SIPI) dan Surat. Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), mempekerjakan tenaga asing tanpa dilengkapi dokumen, hingga transaksi ikan di tengah laut.

Sampai dengan saat ini masih banyak sekali praktek penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di perairan provinsi Maluku yang terkenal memiliki potensi sumber daya hayati laut melimpah dan bernilai ekonomis di pasaran dunia. Jumlah kapal ikan yang ditangkap di perairan Maluku karena melakukan aktivitas ilegal mencapai lebih dari 300 unit dengan berbagai ukuran maupun negaranya. 112 diantaranya ditahan di Teluk Ambon untuk menunggu proses lanjutan.

Wilayah yang paling banyak menjadi incaran perairan Arafura karena selain letaknya strategis dan berdekatan dengan negara tetangga, juga memiliki potensi ikan melimpah.

Pengawasan seluruh perairan Indonesia ditangani 27 kapal pengawas perikanan telah berhasil menangkap 1.700 kapal penangkap ikan selama pemberlakuan moratorium. “Dalam waktu dekat KKP akan melakukan deklarasi bersama dengan sejumlah negara yakni Papua Nugini, Fiji, Australia dan Timor Leste, khususnya untuk pemberantasan pencurian ikan di Perairan Arafura, Maluku,” kata Dirjen Narmoko.

Sementara itu, Komisi IV DPR prihatin dengan kondisi 174 anak buah kapal asal Myanmar yang masih berada di Ambon dan belum dipulangkan ke negaranya. Dari hasil dialog dengan para ABK, mereka belum bisa kembali ke negaranya karena gaji mereka selama setahun bekerja belum dibayar perusahaan. Ke-174 ABK asal Myanmar tersebut bekerja pada 112 kapal yang terancam ditenggelamkan tersebut. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s