Budaya Nikah Dini di Buru Picu Kemiskinan


AMBON- Budaya masyarakat Buru yang meminang anak perempuan saat mulai akil balik, menjadi salah satu penyebab tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Buru Selatan. Rata-rata di dua kabupaten itu, pasangan menikah di usia 15-18 tahun.

Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulisa mengatakan fenomena pernikahan dini menjadi salah satu pemicu terjadinya kemiskinan di kabupaten yang dia pimpin. Karena akan ada sosialisasi lebih gencar agar bisa menekan angka pernikahan dini dan menurunkan tingkat kemiskinan. “Bukan cuma Pemkab Bursel, Pemkab Buru juga kewalahan, karena ini merupakan suatu tradisi masyarakat Buru,” ujarnya.

Menurut Tagop, tradisi ini sudah ada sejak dahulu. Anak perempuan diwajibkan dipinang pada usia 15-18 tahun, sehingga tingkat kemiskinan yang tadi-tadinya di bawah 10 persen pada tahun 2013 naik menjadi 13.4 persen. Memang itu tradisi dan wajib dilaksanakan oleh seorang anak.

“Sebab itu, kita berupaya untuk tekan tingkat pernikahan dini melalui sosialisasi, agar target yang dicapai tahun depan tingkat kemiskinan bisa kembali di bawah 10 persen,” jelas Tagop.

Senada dengan Soulisa, Bupati Buru Ramly Umasugi juga mengatakan, pernikahan dini bukan hanya sebuah tradisi, akan tetapi lahir dari sebuah adat yang berlaku, dimana wanita yang sudah mensturasi diusia 15 tahun sudah harus dipinang.

Diungkapkan, sampai sekarang Pemkab Buru terus berupaya untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang dampak pernikahan dini bagi wanita yang masih muda. Pemkab Buru juga, mengupayakan program baru dengan tujuan menekan angka pernikahan dini.

“Meskipun Pulau Buru jumlah penduduk tidak seimbang dengan luas pulau, tetapi bukan berarti membahayakan anak-anak yang masih di bawah umur,” tukas Ramly.

Baik Umasugy maupun Soulisa, keduanya sepakat jalin kerja sama agar tingkat kemiskinan di kabupaten yang dipimpin masing-masing dapat mencapai target dibawah 10 persen.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Yohana Susana Yembise mengatakan pemerintah perlu mengatur batas usia pernikahan, karena perkawinan anak dengan kehamilan dini di bawah usia 18 tahun berisiko tinggi. “Rencananya saya akan mewacanakan pernikahan maksimal umur 21 tahun atau 22 tahun,” ucap Menteri PP dan PA saat kunjungan kerja di Ambon, Maluku, beberapa waktu lalu.

Dia mengaku sudah mendapat laporan di Pulau Buru pernikahan dini tinggi. Banyak anak SD yang sudah tamat sekolah langsung dinikahkan. Untuk itu, Yohana juga akan terus mensosialisasikan UU tentang Perlindungan Anak.

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menilai sebagian besar pernikahan dini dinilai tidak berhasil. Menurutnya ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, usia yang relatif muda menyebabkan pasutri belum betul-betul siap menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga.

“Kedua, faktor kemapanan ekonomi. Pasangan muda dinilai kebanyakan belum matang secara ekonomi. Karena itu, sering sekali persoalan ekonomi menjadi penyebab retaknya hubungan suami-isteri,” tuturnya.

Ketiga, lanjut dia, pasangan muda rata-rata dinilai belum memiliki tingkat pendidikan yang cukup untuk mampu membina rumah tangga yang sejahtera. Dikhawatirkan anak-anak yang lahir dari pasangan muda akan kesulitan mendidik anak-anak mereka ke depan. (*)

One thought on “Budaya Nikah Dini di Buru Picu Kemiskinan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s