Soal Blok Masela, Maluku akan Pertahankan Hak Migas


AMBON– Masyarakat Maluku saat ini masih menunggu keputusan mengenai pengoperasian dan pengelolaan Blok Masela atau ladang gas abadi yang terletak di Maluku.

Belum diketahui, apakah akan dibangun kilang terapung di laut ataukah di darat.

Masyarakat Maluku menginginkan agar pengelolaan blok Masela ini harus dapat mensejahterakan daerah penghasil, yang saat ini berada di peringkat empat termiskin di Indonesia.

“Sebagai daerah yang memiliki Blok Masela, masyarakat akan bersatu dan bergerak memperjuangkan hak-haknya. Apabila tidak dilakukan, maka hasil dari pengelolaan Blok Masela tidak akan dirasakan oleh masyarakat setempat,” ujar Direktur Archipelago Solidarity Foundation (Arso), Dipl-Oek. Engelina Pattiasina setelah bertemu sejumlah tokoh masyarakat dan mahasiswa Kabupaten MBD dan Maluku Tenggara Barat (MBD) di Ambon, Kamis (3/12), dilansir Beritasatu.com.

Pertemuan dengan dengan masyarakat dan mahasiswa ini merupakan rangkaian kegiatan setelah sebelumnya diadakan seminar regional terkait pengelolahan Migas Maluku di Aula Kampus Universitas Darusalam (Unidar) Ambon, Rabu (2/12).

Selain Engelina, seminar ini dihadiri sejumlah narasumber, yakni Ketua Forum Perjuangan Kebangsaan Maluku (FKPM), Amir Hamzah, Pembantu Rektor II Universitas Pattimura Ambon, Prof.Dr.M.J Sapteno dan Anggota DPRD Maluku, Dharma Oratmangun.

Kegiatan seminar ini juga dihadiri Rektor Unidar, Ibrahim Ohorela, Gubernur Maluku yang diwakili Staf Ahli bidang SDM Bram Tomasoa, Pemkot Ambon, pihak Polda Maluku serta ratusan mahasiswa.

Deklarasi yang disampaikan Rektor Unidar, Dr. Ibrahim Ohorella, di antaranya mendorong seluruh komponen masyarakat Maluku bersatu melawan intervensi asing dalam bentuk apapun yang berusaha untuk mengabaikan hak–hak masyarakat Maluku atas SDA, khususnya Migas.

Selain itu, mendorong seluruh komponen masyarakat adat di Maluku bersatu untuk mempertahankan eksistensi adat istiadat dan hukum adat melalui lembaga adat. Juga mengimbau, pemerintah daerah, DPRD, DPD dan DPR-RI, lembaga adat, organisasi politik dan tokoh nasional serta masyarakat Maluku untuk bersatu mengawal proses pengelolaan sumber Migas di Maluku,” terang Ibrahim.

Engelina menegaskan, Pasal 33 ayat (3) UUD 45 menegaskan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, Negara wajib menaati konstitusi dan harus bertanggung jawab untuk memaksimalkan benefit dari blok Masela secara berkeadilan, khususnya masyarakat adat sebagai pemilik sumber daya alam.

Engelina mengingatkan, rencana pembangunan kilang terapung untuk gas Masela hanya menguntungkan investor semata, tetapi tidak memperhatikan dampak ekonomi bagi masyakat Maluku.

“Jika pabrik pengolahan gas berada di darat, Indonesia bisa membangun kota yang lebih besar dari Balikpapan. Pasalnya, di area tersebut dapat didirikan pabrik pupuk dan sebagainya sehingga perekonomian di wilayah Maluku dan Indonesia Timur kembali bergeliat,” kata Engelina.

Sementara itu, Anggota DPRD Dharma Oratmangun meminta Maluku tidak cengeng terhadap pemerintah pusat, karena memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Menurutnya, Maluku harus memperjuangkan hak pengelolaan Blok Migas dan bagi hasil yang adil.

“Untuk itu, perjuangan harus dilakukan bersama-sama. Dengan melimpahnya sumber migas di Maluku, perlu diantisipasi proxy war, dalam memperebutkan energy. Hal mulai terlihat pada pengelolaan blok Masela,” tutur Dharma. Yustinus Paat/CAH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s