Kajati Maluku Melawan, Ini Alasannya


JAKARTA- Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Chuck Suryosumpeno bersikukuh memprotes surat keputusan (SK) pencopotan dirinya oleh Jaksa Agung. Bahkan dia menulis surat balik ke Jaksa Agung dan menggugat SK tersebut di PTUN.

Kepada Jaksa Agung, Chuck keberatan dan tidak dapat menerima keputusan yang merugikan dirinya. Di dalam surat, Chuck menegaskan, pihaknya mengajukan upaya hukum serta mengirim “Surat Mohon Perlindungan Hukum” ditujukan pada Presiden Joko Widodo.

“Saya telah menyelesaikan persoalan tanah yang dipersoalkan dengan senantiasa melakukan koordinasi baik via telpon atau melakukan diskusi secara face to face dengan Ketua Tim JPN, Pak Yohanis Tanak,” kata Chuck.

“Saya juga telah menyerahkan proposal perdamaian yang diajukan kuasa hukum dari ahli waris Taufik Hidayat kepada Jaksa Agung Basrief Arief yang kemudian menyetujui butir-butir dalam proposal perdamaian. Silahkan cek pada Pak Yohanis Tanak dan Pak Basrief Arief,” timpal Chuck lagi.

Chuck menjelaskan, status tanah seluas sekitar 45 hektar di Puri Kembangan, Jakarta Barat, itu sudah dicabut pada 2004 oleh Kepala Kejari Jakpus Salman Maryadi. Karena telah dicabut, lanjut Chuck, otomatis status hukum tanah itu telah kembali pada pemilik sebelumnya, Taufik Hidayat.

“Tentang uang Rp 20 miliar, saya tegaskan, itu bukan uang pengganti dari tanah seluas sekitar 45 hektar di Puri Kembangan, melainkan konversi dari Rp 5 miliar dari hutang pribadi Taufik Hidayat kepada Hendra Rahardja,” kata Chuck.

Baca Juga

Kajati Maluku Dicopot, Ini Penjelasan Kejaksaan Agung

Mantan Kajari Batam dan Kajari Bandung itu menjelaskan tuduhan pembiaran terhadap anak buahnya, Ngalimun, dalam penyelesaian barang (tanah) rampasan di Jatinegara Indah seluas sekitar 7,8 hektar yang hanya mendapatkan penerimaan sebesar Rp 2 miliar dari transaksi Rp 6 miliar.

Penanganan aset tanah tersebut, kata dia, merupakan hasil penelusuran aset tim Satgassus dan bukan berstatus barang rampasan atau barang sitaan. Tanah itu sebelumnya milik Almarhumah Sri Wasihastuti, istrinya Hendra Rahardja yang dijual pada Ardi Kusuma dengan harga Rpn 12 miliar.

Hanya saja Ardi Kusuma baru membayar Rp 6 miliar. Karena itu Ardi masih harus membayar utang Rp 6 miliar. Selanjutnya sisa pembayaran inilah yang disepakati Ardi dengan Satgassus untuk membayar secara mencicil sebanyak tiga kali dan dibayar langsung ke kas negara.

Dari sisa Rp 6 miliar tersebut, Ardi baru membayar Rp 2 miliar dan masih menyisakan hutang Rp 4 miliar. Karena itu negara belum dirugikan dan pejabat pengganti Chuck di PPA dapat menagih kekurangan pembayaran tersebut pada Ardi Kusuma.

Chuck juga membantah tidak mengontrol anak buahnya, jaksa Ngalimun dalam menyelesaikan dua aset tanah di Jatinegara dan Cisarua. Sebaliknya Chuck menegaskan, dirinya telah berkoordinasi baik dengan Ngalimun bahkan jaksa lainnya di Satgassus.

“Yang benar adalah Tim Pemeriksa di Pengawasan tidak terlalu paham perbedaan antara barang rampasan, sitaan atau hasil penelusuran aset, apalagi berbagai hal terkait prosedur pemulihan aset. Tapi yang jelas, tak ada satu-sen pun uang negara yang masuk kantong pribadi saya,” tandas Chuck.

Tidak hanya Chuck, Ngalimun yang telah berkali-kali diperiksa pihak Jamwas. Pihak Jampidsus juga menerima SK hukuman disiplin tingkat berat dari pimpinan Kejagung. Anehnya lagi, mantan Sekretaris Satgassus yang kemudian menjadi Kepala Tata Usaha Pusat Pemulihan Aset (PPA), Murtiningsih, turut dihukum disiplin.

“Saya, Murtiningsih dan Ngalimun adalah korban. Kami telah diperlakukan tidak adil dan karena itu kami melakukan upaya hukum,” ujar Chuck. (jeremi aldo/jpnn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s