Upah Minimum Pekerja di Maluku Tahun 2016 Rp1.775.000


SEKEDAR mengingatkan lagi bagi calon pekerja di Provinsi Maluku, bahwa Tahun 2016 ini, Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku yang berlaku adalah Rp1.775.000. Dibanding UMP tahun 2015, kenaikannya Rp100.000 atau 7,58 persen.

Data Kementerian Tenaga Kerja RI menyebut UMP Maluku 2016 ditetapkan dengan SK Gubernur Nomor 266 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015. Persentase kenaikan UMP Maluku ini masuk dalam lima provinsi dengan persentase kenaikan upah terendah tahun 2016 dan belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL).

Selain Maluku, empat provinsi lain dengan persentase kenaikan upah terendah adalah Maluku Utara naik Rp 103.649 atau 6,57 persen menjadi Rp1.681.266. Kemudian Bengkulu, menetapkan UMP 2016 sebesar Rp1.605.000 atau naik Rp 105.000 (7 persen) dari UMP 2015.

Berikutnya Kalimantan Timur, menetapkan UMP 2016 sebesar Rp2.161.253 atau naik Rp 135.127 (6,67 persen) dari UMP 2015 sebesar Rp 2.026.126. Selanjutnya Kalimantan Utara, menetapkan UMP 2016 sebesar Rp2.175.340 dengan kenaikan upah minimum sebesar Rp 149.214 atau naik 7,36 persen dari UMP 2015.

Terpisah, sebagaimana dilansir republika.co.id, Kadis Nakertrans Maluku Ahdar Sopalatu, Senin (4/1/2016), mengatakan, UMP merupakan kewajiban dari perusahaan untuk membayarnya kepada pekerja dan bila tidak dipatuhi, maka dikenakan sanksi.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri mengatakan Provinsi Maluku masuk dalam delapan daerah yang upah buruhnya belum memenuhi standar KHL. Selain Maluku provinsi lain di antaranya Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku utara, NTB, NTT, dan Papua Barat.  (alda vergouw)

7 thoughts on “Upah Minimum Pekerja di Maluku Tahun 2016 Rp1.775.000

  1. Mohon di perhatikan dgn melakukan survey dan wawancara dgn para karyawan di dunia perhotelan..
    Ada sbagian yg msh bertahan dgn standar upah Rp.1.400.000

    Like

  2. wahh kecil banget ya,padahal biaya hidup didaerah timur lbh mahal loohh, kok jdinya timpang bgini, harap pemerintah mperhatikan hal tsebut

    Like

  3. Kurangnya pengawasan dari dinas nakertrans baik Provinsi maupun kota, membuat para pengusaha denga seenaknya melanggar SK Gubernur Nomor 266 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015..masyarakat pekerja dari dulu hinggi kini tidak pernah percaya kepada yang namanya depnaker, karena ada kecigaan/opini percuma lapor k depnaker. sebab kalaupun di bayar pasti mentoknya di 15%..lalu dmana pesangon dan lamanya masa kerja??????..dan adanya kongkalikong antarara mediaror dengan pengusaha..cepat atau lambat mereka akan kena batunya.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s