Empat Terdakwa Korupsi Dana Koperasi di Tual Mulai Diadili


EMPAT terdakwa perkara dugaan korupsi dana bantuan fasilitas pengembangan usaha kecil menengah (UKM) dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual tahun 2014 senilai Rp390 juta, sudah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (5/12016).

Keempat terdakwa yang diadili itu adalah Jismin Reubun yang merupakan anggota DPRD Kota Tual periode 2009-2014 dan 2014-2019, Adolp Samuel Tapotubun, Abdul Gani Tamher, dan Endi Renfaan.

Kantor Berita Antara Ambon melansir, sidang dipimpin ketua majelis hakim Aviantara didampingi Syamsidar Nawawi dan Hery Leliantono. Agenda sidang perdana tersebut adalah mendengarkan pembacaan materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Teys Rahanra dan Chrisman Sahetapy.

Terdakwa Adolp merupakan mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, sedangkan Abdul Gani Tamher selaku Kabid Koperasi pada Dinkop UKM setempat sekaligus merupakan ketua panitia pelaksana kegiatan (PPK) dalam proyek dimaksud, sedangkan Endi Renfaan adalah mantan kepala BPKAD Kota Tual.

JPU dalam surat dakwaannya menyatakan terdakwa Jismi bersama terdakwa Adolp Tapotubun dan Abdul Gani telah menyalurkan dana bantuan sosial dari Dinkop UKM Kota Tual tidak sesuai mekanisme yang berlaku.

Seharusnya dana bantuan senilai Rp390 juta tersebut disalurkan dalam bentuk barang kepada 78 usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak dalam usaha kios dan penjualan bahan pokok serta pengembangan rumput laut.

Kemudian bantuan sosial ini harusnya disalurkan melalui pihak ketiga, namun oleh terdakwa Jismi dipaksakan penyalurannya tidak melalui pihak ketiga, tetapi anggota DPRD sendiri yang menyalurkan kepada konstituen mereka.

Terdakwa Jismi mendapatkan jatah 58 kelompok UMKM yang akan menerima bantuan modal usaha, sedangkan Henry Karmomjanan (almarhum) 18 kelompok penerima, dan Hasan Reniuryaan dua kelompok penerima.

Padahal yang seharusnya melakukan perekrutan calon penerima bantuan modal usaha adalah panitia pelaksana.

Perbuatan terdakwa Jismi bersama Adolp Tapotubun, Abdul Gani, Semuel Karmomjaan (almarhum) dan Endi Renfaan telah melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Terdakwa Jismi Reubun melalui penasihat hukumnya menyatakan eksepsi atas dakwaan JPU dalam persidangan pekan depan, sedangkan terdakwa lainnya tidak melakukan eksepsi. (*)

One thought on “Empat Terdakwa Korupsi Dana Koperasi di Tual Mulai Diadili

  1. Hasil pemeriksaan para saksi penerima bantuan UKM yang menerima hibah/bantuan sosial dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual oleh Kejaksaan Negeri Tual, semuanya menyatakan telah menerima langsung uang dan barang dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, bertempat di salah satu hotel di Kota Tual. ini dibuktikan dengan kwitansi penerimaan.

    Berdasarkan Hasil Audit oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku, telah menyatakan bahwa SPJ Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual sudah sah dan tidak terdapat temuan yang merugikan keuangan negara.

    Jismi Reubun tidak pernah menerima uang sebagaimana dituduhkan, itu sebabnya dia tidak mau menandatangan kwitansi yang disodorkan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.

    Pada sidang Pra Peradilan yang berlangsung beberapa waktu yang lalu, bendahara pengeluaran menerangkan bahwa atas perintah Walikota Tual dia dijemput paksa oleh Satpol PP Kota Tual dan membawanya menghadap Walikota, kemudian Walikota memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membuat kwitansi penerimaan oleh Jismi Reubun kemudian membawanya untuk meminta Jismi Reubun untuk menandatanganinya, namun Jismi reubun menolak karena dia tidak pernah menerima uang sebagaimana dimaksud.

    menurut peraturan bahwa penyaluran hibah/bantuan sosial harus melalui mekanisme permintaan LS tetapi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual melakukan dengan mekanisme TU yang disampaikan kepada BPKAD Kota Tual. secara aturan itu jelas salah.

    Pada hakekatnya yang dimaksud dengan Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan “Kerugian Keuangan Negara”

    Berdasarkan uraian di atas, perlu dipertanyakan di mana letak kerugian keuangan negara ?

    atas dasar apa Jismi Reubun ditetapkan sebagai tersangka (sekarang terdakwa) ?

    Kalau “mekanisme pencairan dan penyaluran dana” tidak sesuai dengan peraturan dalam hal ini seharusnya mekanisme LS yang dibuat menjadi TU tetapi uang itu telah tersalur dan diterima oleh para UKM sebagi sasaran kegiatan. Apakah itu merugikan keuangan negara/Korupsi ?
    jawabannya TIDAK.

    Seandainya Pencairan dana sesuai mekanisme dan peraturan tetapi uang itu tidak sampai kepada para UKM sebagai saasaran kegiatan, apakah hal ini dikategorikan merugikan keuangan Negara/Korupsi
    Jawabannya YA.

    Pada persidangan Pra Peradilan oleh Jismi Reubun melalui Penasehat Hukumnya terhadap Kejaksanaan Negeri Tual yang menetapkannya sebagai tersangka, Jaksa Notanubun secara tertulis menyatakan bahwa pelapor adalah Walikota Tual Drs. MM. Tamher. tetapi pada BAP persidangan di Pengadilan Negeri Ambon, dokumen itu sudah tidak dilampirkan tetapi dia mengatakan bahwa dia sendiri yang melapor.

    Kepada pers di Kota Ambon, Jaksa Penuntut Umum Theis Rahanra mengatakan bahwa pelapor adalah salah satu LSM tanpa menyebutkan nama LSM dimaksud.

    bayangkan saja dalam menyatakan siapa pelapor antara jaksa yang satu dengan yang lain sudah berbeda dan berubah-ubah. ini sudah jelas menunjukan keraguan dalam kepastian hukum.

    Para Pelapor sebagaimana yang dimaksudkan oleh jaksa-jaksa yang tidak profesional itupun tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau diminta keterangan melalui BAP. inipun sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    jadi sudah jelas kasus ini bukan murni tindak pidana korupsi tetapi penuh dengan rekayasa politik yang dilakukan oleh Walikota Tual dengan maksud membunuh karakter dan mengkebiri karir poilitik JIsmi Reubun yang merupakan salah satu tokoh politik yang punya prospek dan kans ke depan lebih kuat untuk menjadi pemimpin di Kota Tual. yang selalu mengkritisi program-program Pemerintah Kota Tual pada pembahasan dan penetapan RAPBD Kota Tual menjadi APBD.

    KITA SEMUA MENENTANG TINDAKAN KORUPSI OLEH SIAPAPUN TETAPI JANGAN MENGKRIMANILISASI SESORANG YANG TIDAK BERSALAH KARENA KEPINTINGAN PRIBADI ATAU KELOMPOK.

    HANYA TUHANLAH HAKIM YANG ADIL

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s