Hakim MK Catat Pendaftaran Gugatan Pilkada Bursel Melebihi Batas Waktu


MAHKAMAH Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pilkada Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, di Gedung MK, Jumat malam (8/1/2016). Dalam sidang tersebut, terungkap pihak pemohon pasangan Rivai Fatsey dan Anthonius Lesnussa melewati deadline (batas waktu) pendaftaran perkara  ke MK.

Majelis hakim kemudian menyatakan akan melakukan kajian dan mendiskusikan masalah tersebut dalam musyawarah hakim karena terkait dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 5 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015.

Sidang sengketa pilkada Bursel yang dipimpin Hakim MK Patrialis Akbar dengan hakim anggota Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, berlangsung singkat, tak lebih dari 20 menit. Awalnya, sidang diagendakan pada pukul 19.00 WIB, tetapi molor karena majelis hakim yang sama juga menyidangkan sengketa sejumlah daerah lainnya.

Begitu sidang dibuka, kuasa hukum pemohon Made Rahman Marasabessy secara lisan membeberkan bila merujuk pada hasil rekapitulasi perhitungan hasil pilkada KPU Bursel, maka jumlah pemilih mencapai 41.177 orang. Dengan demikin, ada 11 ribu pemilih di DPT yang tidak menggunakan hak pilih.

Setelah dilakukan penelitian oleh Tim Rivai Fatsey dan Anthonius Lesnussa di 6 kecamatan ada 3.346 orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan haknya. Karena itu, angka 19.190 yang diraih pasangan Rivai Fatsey dan Anthonius Lesnussa bisa berubah menjadi 22 ribu lebih dan pihak terkait tetap di angka 21.987. “Dengan demikian, ada selisih angka suara 2,5 persen,” ungkapnya.

Dia juga beralasan tidak perlu lagi membeber dugaan kejahatan yang dilakukan termohon. Sehingga langsung mempersilakan kuasa hukum lainnya Munir Kairotu untuk membacakan petitum. Dalam petitum yang dibacakan, pihak pemohon menyampaikan 13 item yang mereka ingin.

Di antaranya mendesak majelis hakim konstitusi membatalkan keputusan termohon KPU Bursel dan berita acara rekapitulasi hasil perhitungan hasil pilkada tanggal 18 Desember 2015, menyatakan tidak sah dan pembatalan penetapan status Tagop Soulisa dan Ayub Saleky sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 berdasarkan keputusan KPU, dan mendiskualifikasi pasangan Tagop Soulisa – Ayub Saleky.

Mereka juga meminta perhitungan ulang di seluruh TPS,  pemutahiran DPT bermasalah, serta meminta MK menyatakan pasangan Rivai Fatsey – Anthonius Lesnussa sebagai peraih suara terbanyak yakni 22.542, sedangkan pasangan Tagop Soulisa – Ayub Seleky.

Usai mendengar petitum yang disampaikan, salah satu anggota majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo menanyakan keterlambatan pendaftaran perkara yang dilakukan pemohon karena tidak diuraikan dalam risalah permohonan. Made Rahman Marasabessy lantas mengakui pihaknya memang melewati satu hari dari deadline yang sudah ditetapkan undang-undang. Menurut dia, hal itu lebih disebabkan karena alasan rentang kendali di Bursel yang tidak memungkinkan mereka tiba di Jakarta tepat pada waktunya.

“Jangankan dari Bursel ke Ambon, dari kecamatan-ke kecamatan saja agak susah untuk mendapatkan waktu yang sesuai karena kondisi geografis. Saat kita berangkat ke Jakarta dengan waktu yang sudah sempit. Kami tiba di Jakarta sudah malam. Dan kita terlambat beberapa jam dari deadline yang ditetapkan UU. Jadi keterbatasannya pada rentang kendali wilayah,” jelas Made Rahman.

Menanggapi jawaban Made Rahman, Hakim Suhartoyo mengatakan, dalam uraian permohonan tidak ada penjelasan tentang itu. “Jadi kami tidak tahu kesulitan anda ketika itu. Karena kalau kami pahami aturan Pasal 5 Peraturan MK tentu tidak ketemu,” ujarnya.

Adapun Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 adalah tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 5 peraturan MK itu menjelaskan bahwa permohonan pemohon gugatan pilkada paling lambat 3 x 24 jam setelah KPU menetapkan perolehan suara hasil pemilihan.

Hakim Suhartoyo kemudian mengatakan alasan yang dikemukakan itu akan menjadi kajian mahkamah. “Apakah itu bisa menjadi alasan pemaaf atau alasan yang bisa diterima? Nanti mahkamah akan pertimbangkan,” katanya.

Ketua Majelis Hakim Patrialis Akbar kemudian menimpali, “Apakah kuasa hukum ini semua dari Ambon? Atau ada yang tinggal di Jakarta juga?”. Made Rahman menjawab, “Ada yang tinggal di Jakarta juga”. Patrialis kemudian, mengatakan, “Ya ini kami catat. Nanti kami diskusikan dalam musyawarah”.

Adapun dalam sidang tersebut, 32 alat bukti yang diajukan dan telah disahkan majelis hakim. Pihak pemohon juga mengajukan tambahan bukti. Namun menurut Patrialis Akbar, alat bukti tambahan nantinya akan diverifikasi lebih dulu.

Sidang sengketa pilkada Buru Selatan yang dilaksanakan Jumat malam tersebut dihadiri juga oleh Tim Kuasa Hukum Termohon dan Pihak Terkait. Selanjutnya sidang akan dilanjutkan 13 Januari mendatang. (petra josua)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s