Pelanggaran Pilkada MBD oleh Barnabas Orno Dinilai Substansial


SIDANG sengketa Pilkada Kabupaten Maluku Barat Daya, Jumat malam (08/01/2015), digelar di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Dua gugatan yang dilakukan pasangan Simon Moshe Maahury dan Kimdevits Marcus serta pasangan Nicolas Johan Kilikili dan Johanes H. Frans disidang secara bersamaan.

Sidang sengketa Pilkada Maluku Barat daya ini dilaksanakan setelah sidang perkara pilkada Buru Selatan. Majelis hakim konstitusi yang memimpin sidang pun sama, yakni ketua majelis hakim Patrialis Akbar dan hakim anggota Suhartoyo serta Wahiduddin Adams.

Tim kuasa hukum pasangan nomor urut 2 Simon Moshe Maahury dan Kim Davits Marcus mendapat kesempatan pertama untuk membacakan permohonannya. Kemudian terungkap banyak hal yang dilakukan pasangan nomor urut 1 dalam Pilkada MBD yakni Barnabas Orno – Benyamin Thomas yang secara prinsipil melanggar undang-undang yang berlaku.

Dicontohkan, pada 25 November Barnabas Orno yang adalah petahana pernah ditetapkan oleh Panwas melanggar pasal 88 ayat 1 huruf e Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015. Atas pelanggaran ini, yang bersangkutan harus dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan. Namun, Barnabas Ono tidak memedulikan dan Panwas hanya memberikan peringatan. Padahal masalahnya substantif pelanggaran pilkada dengan sanksi pebatalan kepesertaan.

Pelanggaran Barnabas Ono itu terkait dengan kebijakan dirinya yang melakukan mutasi dan pergantian pejabat padahal sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Hal itu dinilai telah melakukan pelanggaran pasal 71 ayat 2 dan 3 UU Nomor 1/2015 jo UU Nomor 8/2015 serta pasal 88 ayat 1 huruf e Peraturan KPU Nomor 9/2015.

Tindakan melakukan mutasi pegawai dan memanfaatkan program-program pemerintah untuk kepentingan politis juga terus dilakukan Barnabas Orno dalam beberapa kesempatan. Misalnya, mutasi kepala sekolah, mutasi pejabat kecamatan, guru, dan lain sebagainya. Padahal, statusnya sudah menjadi calon bupati dan mendapat cuti dari gubernur karena maju sebagai calon bupati.

Tim kuasa hukum Simon Moshe Maahury dan Kimdevits Marcus juga mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan yakni melantik kepala puskesmas pada 28 oktober 2015 padahal sudah ditetapkan sebagai calon bupati. Adapun untuk menghindari terjadinya pelanggaran terkait mutasi jabatan, Sekda MBD kemudian membuat surat seolah-olah pelantikan sudah dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2015.

Yang mengenaskan Barnabas Orno juga menggunakan program pemerintah untuk kepentingan pemilihan dibuktikan dengan keputusan Bupati MBD Nomo 900 tanggal 10 oktober 2015 tentang penetapan penerimaan hibah kabupaten MBD. Hibah sebanyak Rp500 juta itu diberikan kepada tokoh adat, masyarakat dan tokoh agama dengan tujuan untuk memilihnya dalam pilkada. Terbukti ada tokoh agama yang membagi-bagikan uang untuk memilih pasangan nomor urut 1.

Banyak lagi pelanggaran Barnabas Orno yang diungkap secara kronologis lengkap dengan tanggal dan tempat kejadian. Sehingga, kuasa hukum Simon Moshe Maahury dan Kimdevits Marcus berpendapat apa yang dilakukan pasangan nomor 1 sangat substansial melanggar asas pemilu yang jujur dan adil.

Secara matematis, permohononan ini, menurut tim kuasa hukum tidak memenuhi 2 persen suara. Tetapi mereka yakin hati nurani hakim konstitusi akan dapat melihat dengan jernih dan tidak membiarkan dirinya dipasung keadilan prosedural melainkan juga keadilan substansial.

Dalam petitumnya, kuasa hukum meminta majelis hakim menyatakan membatalkan demi hukum kepesertaan pasangan nomor urut 1 Barnabas Orno dan Benyamin Thomas dalam semua proses pilkada MBD. Kemudian membatalkan keputusan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPUD MBD yang memenangkan Barnabas Orno. Atau juga memutuskan melakukan perhitungan ulang dengan hanya melibatkan pemohon (pasangan Simon Moshe Maahury dan Kimdevits Marcus) dengan pasangan nomor urut 3 (Nicolas Johan Kilikli dan Johan H. Frans).

Praktik pelanggaran Pilkada yang dilakukan Barnabas Orno juga diungkap tim kuasa hukum pasangan Nicolas Johan Kilikily dan Johan H. Frans. Sama seperti petitum sebelumnya, tim kuasa hukum ini, juga meminta pembatalan rekap perhitungan suara KPUD MBD dan membatalkan kepesertaan Barnabas Orno dalam semua tahapan proses pilkada MBD.

Setelah mendengar seluruh pembacaan permohonan yang diajukan kedua pasangan calon bupati MBD, majelis hakim kemudian menunda sidang hingga 13 Januari 2016 untuk mendengarkan tanggapan dari para termohon dan pihak terkait dalam hal ini KPUD MBD dan pasangan Barnabas Orno – Benyamin Thomas. (petra josua)

2 thoughts on “Pelanggaran Pilkada MBD oleh Barnabas Orno Dinilai Substansial

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s