Sidang Pilkada Buru Selatan, Kedudukan Hukum Fatsey-Lesnussa Tidak Jelas


KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Buru Selatan melalui kuasa hukumnya Daniel Nirahua mempersoalkan kedudukan hukum atau legal standing pasangan Rivai Fatsey dan Athonius Lesnussa.

Menurut Nirahua, pasangan Rivai Fatsey dan Anthonius Lesnussa, tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan pemilihan bupati Buru Selatan, Maluku.

Hal itu terungkap dalam lanjutan sidang perselisihan pemilihan hasil pemilihan (PHP) Bupati Buru Selatan yang dilaksanakan Rabu sore (14/1/2016) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Sidang dipimpin Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo di Ruang Sidang Panel 3.

Hadir dalam sidang tersebut, pemohon prinsipal pasangan Rivai Fatsey – Anthonius Lesnussa dan kuasa hukum mereka Made Rahman Marasabessy dan Abi Sambasi. Sedangkan dari pihak terkait (pasangan Tagop Soulisa – Ayub Saleky) hanya diwakili kuasa hukum mereka yakni Fahri Bachmid dan H. Ahmad Julianto.

Nirahua selaku kuasa termohon didampingi Bachtiar Marasabessy, M. Tahalater, dan Degriano Nirahua. Hadir juga termohon prinsipil yakni Ketua KPU Buru Selatan dan lima Anggota, ditambah dengan dua Anggota dari KPU Provinsi Maluku.

Lebih lanjut Nirahua menjelaskan, jumlah perolehan suara pasangan Tagop Soulisa dan Ayub Saleky adalah 21.987 atau 53,4 persen. Sedangkan perolehan suara pasangan Rivai Fatsey – Anthonius Lesnussa adalah 19.190 atau 46,6 persen. Dengan demikian, terjadi selisih suara 6,8 persen.

Selisih yang cukup banyak itu, tidak memungkinkan bagi pasangan Rivai Fatsey – Anthonius Lesnussa untuk mengajukan permohonan ke MK. Sebab ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2015 mengatur bahwa pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2 persen antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak.

Nirahua juga mempersoalkan tenggang waktu pendaftaran permohonan perkara di MK yang dilakukan pemohon pasangan Rivai Fatsey – Anthonius Lesnussa. Menurut dia, pemohon sudah melanggar ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK karena sudah melebihi 3×24 jam dari penetapan dan pengumuman hasil perolehan suara.

Permohonan Fatsey-Lesnussa juga dinilai error in objecto karena tidak membahas tentang angka perolehan suara. Seharusnya berdasarkan ketentuan, mereka menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat oleh Pemohon. Setidak-tidaknya berdasarkan atas prediksi Pemohon.

Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan Pemohon tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon. Dari rekapitulasi
hasil penghitungan suara yang sudah ditetapkan KPUD, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi pasangan calon terpilih.

“Karena itu permohonan keberatan diajukan Pemohon dianggap kabur dan tidak jelas dan maka sebagai konsekuensi hukumnya sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima,” timpalnya.

Menurut Nirahua, KPU juga menolak dalil-dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan. Karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Termohon adalah tidak berdasar sama sekali. Begitu pula dengan dasar hukum yang digunakan, sudah tidak berlaku lagi.

Kuasa hukum pasangan Tagop Soulisa – Ayub Saleky, Fahri Bachmid juga mempersoalkan tenggang waktu permohonan yang diajukan pasangan Rivai Fatsey dan Anthoniu Lesnussa yang telah melebihi ketentuan. Alasan yang dikemukakan Pemohon terkait faktor transportasi dinilai tidak logis dan mengada-ada. “Mengingat Ibu Kota Buru Selatan, bukanlah daerah yang terisolir,” ungkap Bachmid.

Dijelaskan, Kecamatan Namrole ada lapangan penerbangan Bandara Namrole dengan jadwal penerbangan Trigana Air 4 kali seminggu yakni hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, dan hari Minggu. Untuk menuju ke Ambon hanya hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 30 menit.

Selain ada Bandara Namrole, ada juga transportasi, yakni speed boat dari Namrole juga ke Ambon yang membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam dan kalau Kapal ferry sekitar 6 jam. Penerbangan dari Ambon menuju Jakarta itu 24 jam, sampai malam pun ada dan membutuhkan waktu hanya 3 jam sekitar 30 menit.

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan PMK Nomor 1, mohon permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan,” ujarnya.

Selanjutnya, Bachmid juga menegaskan kembali bahwa Fatsey-Lesnussa tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke MK. Karena selisih suara 6,8 persen, bukan 2% sebagaimana diatur undang-undang dan Peraturan MK.

“Permohonan pemohon juga tidak jelas karena tiba-tiba menyatakan suaranya berkurang 3.356. Namun, tidak menjelaskan tempat hilangnya suara Pemohon, pelakunya siapa, dengan cara bagaimana,” ungkapnya.

Atas berbagai pertimabangan tersebut, kuasa hukum Tagop – Ayub memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan di antaranya dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Seusai pembacaan tanggapan dari kubu KPUD Buru Selatan dan kuasa hukum Tagop – Ayub, sidang ditutup, dan akan dilanjutkan lagi setelah ada pemberitahuan kepada para pihak. (ajh)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s