Nama Michael Wattimena Mulai Dikaitkan Kasus Suap Proyek Jalan di Maluku


satumaluku.com- Anggota DPR Komisi V Damayanti Wisnu Putranti, membenarkan adanya kunjungan kerja (kunker) ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX di Maluku. Kunker bersama komisinya itu adalah terkait proyek jalan di daerah tersebut.

Menurutnya, ada 20 anggota Komisi V DPR yang ikut dalam kunker, salahsatunya adalah Wakil Ketua Komisi V DPR Fraksi Demokrat, Michael Wattimena.

“Iya (Michael Wattimena) ada,” ungkap Damayanti usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jumat (29/1/2016) petang.

Namun dirinya enggan menjelaskan rincian dugaan keterlibatan Michael Wattimena dalam perkara itu. Politikus PDIP ini memilih merangsuk ke dalam mobil tahanan tahanan KPK. “Makasih ya, makasih,” ujar dia mengenakan baju tahanan KPK.

Saat ini KPK memang tengah menelisik dugaan keterlibatan sejumlah politikus Senayan dalam kasus suap Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka, sekitar 24 orang anggota DPR, ditengarai terkait dengan proyek jalan yang dikawal tersangka Damayanti.

Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan, dari pengembangan penyidikan, KPK segera menetapkan sejumlah tersangka baru, baik dari pemberi suap maupun penerima suap.

Tanda-tanda penyidikan kasus ini mengarah ke keterlibatan politikus Senayan lainnya mulai terbaca ketika KPK menggeledah ruang kerja kolega Damayanti di Komisi Infrastruktur DPR, Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar danYudi Widiana Adia dari Fraksi PKS. Kemarin, Budi, yang telah dicekal KPK, memenuhi panggilan penyidik komisi antirasuah setelah tak hadir pada panggilan pertama.

Haerudin Masarro, kuasa hukum Abdul Khoir, mengungkapkan bahwa penyidik KPK menanyakan peran 24 anggota dari total 54 anggota Komisi Infrastruktur DPR. Menurut Haerudin, kliennya telah menjelaskan secara detail bahwa setiap anggota Dewan mengantongi jatah paket pekerjaan.

Paket-paket inilah yang biasanya disalurkan kepada kontraktor proyek di daerah lewat BPJN (Balai Pelaksana Jalan Nasional). “Kadang-kadang ada yang maju kayak DWP (Damayanti) ini, ada juga yang cuma nitip,” kata Haerudin, mengutip penjelasan kliennya.

Setelah diperiksa KPK Selasa malam lalu, Kepala BPJN IX untuk Maluku dan Maluku Utara, Amran Mustary, mengungkapkan bahwa proyek untuk Abdul Khoir adalah pembangunan jalan lebih dari 5 kilometer di Pulau Seram. “Saya tak hafal nilainya,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Infrastruktur dari Golkar, Muhiddin Mohamad Said, enggan menanggapi soal jatah paket proyek di Maluku. “Biarlah KPK bekerja dengan baik,” ujarnya.

Adapun Wakil Ketua Komisi Infrastruktur dari Fraksi Demokrat asal Maluku, Michael Wattimena, mengaku tak tahu soal paket proyek infrastruktur yang diduga “diperdagangkan” oleh Damayanti. “Kami nanti salah bicara,” ujarnya dilansir Tempo.

Sebelumnya, Kepala BPJN IX, Amran Mustary mengungkapkan ihwal suap tersebut. Amran menyebut proyek pengembangan jalan di Pulau Seram Wilayah II, Maluku salah satu yang diusulkan ke Komisi V pada Agustus 2015. Usulan itu disampaikan saat sejumlah perwakilan Komisi V melakukan kunjungan ke Maluku dan BBPJN IX.

“Usulan kan terbuka, kita dari pemerintah daerah usul,” ungkap Amran usai merampungkan pemeriksaan sebagai saksi tersangka anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Saat kunjungan kerja itu, ada sekitar 20 anggota Komisi V yang hadir. Salah satu yang datang yakni, Wakil Ketua Komisi V DPR asal Fraksi Demokrat, Michael Wattimena.
“Kunjungan kerja waktu itu kan 20 orangan orang. (Michael Wattimena) hadir-hadir,” ungkap dia.

Menurut Amran, Komisi V menyambut positif usulan yang disampaikan. Pun termasuk proyek pengembangan jalan di Pulau Seram Wilayah II itu. “Menampung semua usulan kan,” ucap dia.

Namun, Amran mengklaim tak mengetahui adanya kongkalikong sejumlah pihak, termasuk sejumlah anggota Komisi V seperti Damayanti dan Direktur PT Windu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir pasca usulan itu ditampung. Amran lantas menunjuk hidung Komisi V soal usulan proyek yang berujung rasuah tersebut. “Saya kurang tahu itu kan urusan DPR, DPR kan yang lebih tahu,” tambahnya.

Lebih lanjut diakui Amran, banyak paket cluster jalan yang disetujui Komisi V. Pun termasuk, proyek pengembangan jalan di Pulau Seram Wilayah II, Maluku. Jika disetujui, diakui Amran, proyek tersebut berjalan. “Ya banyak. Proyek jalan di Seram. Wilayah II,” pungkas Amran.

Damayanti diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap ‘pengamanan’ proyek pengembangan jalan milik Kementerian PUPR. Dia diduga menerima suap dari Direktur PT Windu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir. Politikus PDIP itu disebut memiliki komitmen suap dengan Abdul sebesar 404.000 Dollar Singapura. Uang adalah jasa Damayanti melobi BBPJN agar memberikan proyek tersebut ke PT WTU. (avp)

7 thoughts on “Nama Michael Wattimena Mulai Dikaitkan Kasus Suap Proyek Jalan di Maluku

  1. JIKA MEMANG BENAR ADA KETERLIBATAN/KETERKAITANNYA DENGAN KASUS SUAP PROYEK JALAN DI MALUKU….USUT TUNTAS SAMPE KE AKAR2NYA…LAPIS DENG AKTOR INTELEKTUAL DIBALIK KASUS DUGAAN SUAP PROYEK INI….JANGAN AJAR BIASA !!!! ALE PUNG TANAH SANDIRI LAI BARU BIKING AKANG FOR CARI KEUNTUNGAN PRIBADI DAN KELOMPOK….BALONG RASA TETE-NENE MOYANG CAKA ALE PUNG BATANG LEHER TUH !!!!!!!

    Like

  2. Seharusnya yang di lakukan oleh DPR asal Maluku yaitu lobbi bawa investor ke ambon lobby pemerintah benarkan semua infrastruktur di ambon bukan korupsi. Karena kalian di pilih dari penderitaan basudara di maluku.

    Like

  3. Istobat muka malaikat tapi hati iblis, wakil rakyat atau wakil rayap pancuri uang rakyat mati mau kemana? surga atau neraka, jawab sendiri ho.hoooooooo.

    Like

  4. Lakukan yang terbaik hasilnya juga akan baik, tetapi sebaliknya melakukan yang tidak baik hasilnya juga tidak baik. Akhir cerita diperiksa KPK.

    Like

  5. sy sangat setuju dgn pernyataan Ketu DPR, Mereka anggota DPR yg terlibat kasus suap di jln trans seram Maluku tdk bermoral, sok berjiwa sosial pd hal merampok uang rakyat dimana2 akhirnya menyusahkan rakyat byk hidup diatas penderitaan rakyat, tdk berdosakah kalian hai wkl rakyat

    Like

  6. jgn membuat opini seolah olah Sdr Mw terlibat tanyakan saja kepada damayanti,dan perlu sdr harus cermati semuanya melalui proses hukum,jgn memfitnah..mengeluarkan pendapat silahkan tetapi kita harus lebih bijak,kebenaran diatas segalanya.salam

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s