Pengelolaan Terminal Mardika Semrawut, Sopir Angkot Protes Pemkot Ambon


satumaluku.com- Situasi di Terminal Mardika Ambon saat ini tidak lagi nyaman bagi para pengemudi angkutan kota (angkot). Para sopir angkot akhirnya bersatu mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon agar mengembalikan fungsi terminal Mardika yang saat ini terkesan terabaikan.

Protes para sopir angkot di Ambon disampaikan saat bertemu Wakil Wali Kota Ambon Sam Latuconsina yang didampingi Asisten Administrasi, Kabid Pol.PP, Kadis Perhubungan beserta staf di Balai Kota Ambon, Rabu (30/3/2016).

Kepada para pejabat Kota Ambon, para sopir angkot menyampaikan sembilan tuntutan, di antaranya terkait masalah Pengelolaan Terminal Mardika, perlunya Penertiban angkutan umum yang tidak memiliki Izin Trayek, maupun berbagai hal terkait permasalahan di bidang perhubungan.

Mengenai Terminal Mardika, mereka meminta Pemkot Ambon untuk mengembalikan fungsi terminal Mardika sebagai tempat untuk menurunkan dan menaikan penumpang. Saat ini, fungsi Terminal Mardika sebagai tempat menaik turunkan penumpang telah beralih fungsi menjadi lokasi bisnis oleh oknum tertentu.

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ditugaskan di terminal hanya bertugas hingga pukul 17.00 WIT, selanjutnya terminal tidak lagi terurus dan berdampak pada timbulnya kemacetan.

“Kami sebagai sopir Angkot tidak merasa nyaman maupun mendapatkan kebebasan untuk melakukan aktivitas, karena retribusi yang dipungut setiap hari sebesar Rp6.000 sebagai retribusi parkir justru dimanfaatkan oleh para pedagang,” kata koordinator lapangan persekutuan sopir Angkot terminal Mardika, Roy Hahua.

Roy menyatakan, pihaknya menyampaikan sejumlah permintaan kepada Pemkot Ambon sebagai bahan pertimbangan yakni membersihkan areal terminal dari para pedagang, dan menempatkan Satpol PP mulai pukul 09.00 – 21.00 WIT.

Pihaknya juga meminta Pemkot Ambon untuk menghentikan penerbitan izin trayek baru, karena kapasitas terminal Mardika tidak mampu lagi untuk menampung Angkot.

“Kami juga meminta Pemkot Ambon membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terhadap oknum staf Dinas Perhubungan (Dishub) Ambon yang menerbitkan izin trayek dengan harga mencapai Rp15 juta – 35 juta,” katanya.

Selain itu Pemkot Ambon juga diminta untuk melakukan sweeping Angkot yang ada di dalam terminal, karena ada sejumlah angkutan yang memiliki izin trayek ganda, bahkan tidak memiliki kartu pengawasan.

“Kami meminta Pemkot Ambon bekerjasama dengan Ditlantas Polres pulau Ambon untuk menempatkan personil di terminal Mardika guna mencegah terjadinya parkiran liar,” kata Roy.

Hal lain yang juga disoroti adalah kebijakan Pemkot Ambon membangun pangkalan speed boat jurusan Mardika РKota Jawa dan Wayame melintasi Teluk dalam Ambon di depan terminal merugikan pelaku jasa Angkot.

Wakil Wali Kota Ambon, Sam Latuconsina menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur Dinas Perhubungan serta pengusaha Angkot.

“Seluruh permintaan akan menjadi bahan masukan serta evaluasi bagi Pemkot Ambon. Kami akan melakukan penertiban sehingga tolong memberikan waktu satu minggu setelah pertemuan ini,” tandasnya. (ald)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s