Jejak Suap Proyek Trans Seram, Pejabat di Maluku Kebagian Rp13,78 Miliar


satumaluku.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati nama-nama penerima duit dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir yang sudah terungkap di persidangan Tipikor, Senin (4/4/2016) lalu.

Salah satu pejabat di Maluku yang menerima uang panas tersebut adalah Amran Hl Mustary, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, Senin (4/4/2016), menegaskan, KPK masih terus melakukan pengembangan dan pendalaman terkait fakta-fakta yang ada. “Termasuk mencermati fakta-fakta yang baru terungkap di persidangan,” kata Yuyuk.

Menurut Yuyuk, mereka yang sudah disebut namanya di persidangan selama ini telah menjalani pemeriksaan di KPK.

Diketahui, Amran Hl Mustary sudah berulangkali menjalani pemeriksaan di KPK baik untuk tersangka Damayanti maupun Abdul Khoir. Namun sejauh ini status dia masih saksi.

Lantaran statusnya yang hanya sebagai saksi, selama ini, tak banyak yang tahu kalau Amran ikut menikmati uang panas dari Abdul Khoir. Semua ini baru terungkap saat pembacaan dakwaan terhadap Abdul Khoir di Pengadilan Tipikor, Senin (4/4/2016). (baca: Kejahatan Pejabat di Maluku Terungkap di Sidang Korupsi Jalan Trans Seram)

Lantas berapa besar uang yang diterima Amran Hl Mustary dari Abdul Khoir? Menurut dakwaan yang dibaca jaksa penuntut umum (JPU) Mochamad Wirasakjaya dalam sidang terhadap Abdul Khoir, jumlah uang yang diterima Amran senilai Rp13,78 miliar dan 202.816 dollar Singapura.

Dalam kasus suap proyek Trans Seram di Maluku, selain para anggota DPR yang sudah diperiksa dan menjadi tersangka maupun saksi, sejumlah PNS PUPR di BPJN IX Maluku dan Maluku Utara juga sudah diperiksa di KPK. Mereka adalahAlbert Talehala (Ketua Pokja BPJN IX Wilayah II Provinsi Maluku), Djufri Mas Ud, Qurais Lutfhi dan Judith Watimury. (baca: Sejumlah PNS di Maluku Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Jalan Trans Seram)

Terkait kasus suap proyek jalan Trans Seram di Maluku, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut mereka yang terlibat dalam kasus tersebut sebagai orang-orang tak bermoral. Sebab infratruktur jalan bagi masyarakat Maluku adalah hak dasar sebagai warga negara. (bacaYang Korupsi Proyek Jalan Trans Seram, Orang Tak Bermoral)

Berikut jejak uang panas yang diduga diterima Amran Hl Mustary dari Abdul Khoir:

  • Berawal dari pertemuan pada 12 Juli 2015 di sekitar Mall Atrium Senen, Jakarta Pusat. Saat itu Khoir dikenalkan oleh Alfred kepada Amran yang merupakan Kepala BPJN lX yang baru dilantik.
  • Pada pertemuan itu, Amran meminta uang Rp8 miliar kepada Khoir dan Alfred guna membayar keperluan suksesinya saat menjadi Kepala BPJN lX. Amran lantas berjanji akan memberi proyek kepada Khoir dan Alfred pada tahun 2016.
  • Uang Rp8 miliar hasil urunan itu lantas diberikan pada keesokan harinya melalui perantara bernama Herry. Namun Herry hanya menyerahkan Rp7 miliar kepada Amran dan sisanya dia pakai sendiri.
  • Lantaran ada uang yang diambil Herry, Amran kembali meminta uang sebesar Rp2 miliar pada Khoir.
  • Pada akhir bulan Juli 2015, Khoir mendapat informasi dari Amran bahwa akan ada proyek dari program aspirasi DPR.
  • Amran lantas meminta fee sebesar Rp3 miliar kepada Khoir untuk mengupayakan agar proyek program aspirasi tersebut dapat disalurkan pada pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku atau Maluku Utara. Selain itu, Amran meminta Khoir untuk memberikan fee pada anggota Komisi V DPR.
  • Untuk memenuhi permintaan tersebut, Khoir kemudian urunan uang dengan Henock Setiawan alias Rino, Charles Fransz alias Carlos, Alfred serta Aseng hingga terkumpul yang Rp2.600.000.000. Uang kemudian diberikan dalam bentuk Dolar Amerika Serikat pada Amran melalui lmran dengan maksud agar PT Windhu Tunggal Utama, PT Cahaya Mas Perkasa dan PT Sharleen Raya sebagai pelaksana proyek.
  • Pada saat kunjungan kerja Komisi V DPR di Maluku bulan Agustus 2015, Khoir memberikan uang Rp455.000.000 kepada Amran untuk diberikan pada para anggota dewan. Tujuannya, agar para anggota dewan tersebut menyalurkan dana aspirasinya untuk pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku atau Maluku Utara dan Amran dapat menunjuk PT Windhu Tunggal Utama sebagai pelaksana proyek.
  • Usai kunjungan kerja, Amran sempat melobi Damayanti dan beberapa anggota Komisi V lainnya agar menyalurkan aspirasinya kepada Kementerian PUPR dalam bentuk pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.
  • Setelah beberapa kali pembahasan, Komisi V DPR dan Ditjen Bina Marga sepakat program dan rencana kerja Kementerian PUPR. Termasuk didalamnya proyek-proyek yang merupakan usulan atau aspirasi anggota Komisi V DPR di Maluku dan Maluku Utara.
  • Pada bulan November 2015, Khoir menyampaikan pada Amran bahwa dia bersedia mengerjakan proyek-proyek tersebut. Dia juga bersedia memberikan fee pada Amran dan anggota Komisi V DPR yang mengusulkan proyek tersebut sebesar 7-8 persen dari nilai proyek dengan kompensasi agar menyepakati PT Windhu tunggal Utama sebagai pelaksananya.
  • Sebagai pelaksanaan kesepakatan, Khoir sempat dikenalkan dengan Andi dan Damayanti sehingga menyetujui proyek aspirasi dikerjakan Khoir.

(ald)

4 thoughts on “Jejak Suap Proyek Trans Seram, Pejabat di Maluku Kebagian Rp13,78 Miliar

  1. Dengan demikian kami dari IMM akan melakukan aksi guna mengecam KPK agar terus melakukan pengembangan dgn pejabat pejabat rakus itu dan melakukan proses hukum sesuai hukum yg berlaku, dmn Rakyat kecil yg masi banyak membutuhkan uang itu,kami sangat mendukung KPK bila bijak dan adil dalam mengambil keputusan.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s