Masih Miskin, Musrenbang Di Atas Kapal? Itu Namanya Baronda


satumaluku.com- Sejumlah warga di Maluku mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku yang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Tahun 2016 di kapal pelni tujuan Bitung, Sulawesi Utara.

“Provinsi miskin kok buat Musrenbang di kapal. Itu namanya baronda kaleee,” kata salah satu warga kota Ambon Donal Lainsamputty kepada satumaluku.com, Sabtu (9/4/2016).

Donal mengkritisi kebijakan pemerintah Maluku yang terkesan tidak berempati dengan kehidupan masyarakat. “Kalau memang masyarakat sudah sejahtera, dong mau meeting di planet juga seng masalah. Ini masih miskin mooo,” timpalnya.

Tak hanya Donal, Siti Divinubun, warga Maluku di Tual juga mengkritisi kebijakan Pemprov Maluku di kapal Pelni.

“Itu rapat kah merapat. Buang-buang uang rakyat saja. Lebe bae uang itu dibuat untuk bangun jalan di kampung-kampung. Itu lebih bermanfaat,” ujarnya.

Dekan Fisip Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) A. Tahitu juga menilai negatif pelaksanaan Musrenbang Pemprov Maluku di KM Dorolonda yang menjalani rute pelayaran ke Bitung, Sulawesi Utara. Dia menilai hal itu sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Menurut Tahitu, daripada melaksanakan Musrenbang ke Manado, lebih baik ke wilayah Maluku di perbatasan atau seperti di Maluku Barat Daya.

Sebelumnya, diketahui sebanyak 200 pejabat di Maluku melaksanakan Musrenbang tahun 2016 diatas kapal Dorolonda menuju Bitung, Sulawesi Utara. Pesertanya terdiri dari kabupaten/kota se-provinsi maluku, pimpinan SKPD, ketua-ketua komisi DPRD, gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku.

Menurut Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Maluku Boby Palapia kepada wartawan, Kamis (07/04/2016), ada perbedaan antara musrenbang yang dilakukan didarat dan di laut (Kapal).

Dia menjelaskan musrenbang yang dilakukan di darat biayanya cukup besar sekitar empat juta rupiah per orang, sedangkan biaya musrenbang dilaut (kapal) biaya yang di butuhkan hanya satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah untuk pulang-pergi dan lebih hemat bila dibandingkan dengan yang didarat.

Pemerintah provinsi maluku memilih melaksanakan musrenbang diatas kapal dengan beberapa pertimbangan misalnya biaya lebih irit, hemat dan kelebihan lainnya adalah dalam pembahasan semua peserta selalu ada di tempat, (peserta tetap utuh) bila dibandingkan musrenbang di darat.

Tetapi menurut salah satu tokoh Maluku Ulis Latumerissa, alasan yang dikemukakan palapia terlalu mengada-ada. Karena kalau mau efisien anggaran, sebenarnya bisa dibuat di darat dengan biaya minimalis.

“Saya berharap Pemprov Maluku dalam memberikan penjelasan kepada rakyat atau publik mikir dululah. Jangan dianggap rakyat itu gak paham anatomi APBD dan sistem tata kelola anggaran serta keuangan daerah. rakyat bisa hitung sedetail mungkin,” ungkapnya. (ald)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s