Pejabat di Maluku Ini Disebut Menentukan Besaran Fee Proyek Jalan


satumaluku.com- Nama pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Maluku Amran Hl Mustary mengemuka lagi di lanjutan sidang korupsi proyek Jalan Trans Seram di Maluku dengan terdakwa Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2016).

Jika dalam sidang sebelumnya nama Amran diungkap terdakwa Abdul Khoir sebagai salah satu penerima uang panas, kali ini nama Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara itu disebut oleh Damayanti Wisnu Putranti, anggota DPR nonaktif yang juga terdakwa kasus suap proyek jalan di Maluku. Dia menyebut Amran sebagai pengatur nilai fee proyek. 

Damayanti pada sidang tersebut dimintai keterangan sebagai saksi atas terdakwa Abdul Khoir. Kepada majelis hakim yang diketuai Mien Tresnawati, dia mengaku menerima uang pelicin dari Abdul Khoir. Nilai fee sebesar enam persen dari total Rp 41 miliar. Fee tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

“(Saya terima) enam persennya 245,700 Dollar singapura, yang sudah diserahkan penyidik KPK,” kata Damayanti, menjawab pertanyaan hakim.

Seharusnya, kata Damayanti, dia menerima uang sebesar 328 ribu dolar Singapura. Tapi nilainya berkurang karena harus membagi fee tersebut dengan dua rekannya, Desi dan Julia (Uwi) yang menjadi perantara pemberian uang dari Abdul kepadanya. Mereka berdua masing-masing mendapatkan persenan sebesar 41.150 dolar Singapura.

Setelah itu, Damayanti mengungkap bahwa besaran fee yang didapatkannya dari Abdul Khoir ditentukan oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IX Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Amran Mustari. Besarannya pun berbeda-beda, tergantung tingkatan.

“Yang menentukan pak Amran, Kepala Balai. Nilai merupakan hasil nego antara pimpinan Komisi V dan Kementerian PUPR,” sergahnya.

Damayanti merinci, masing-masing anggota DPR dapat jatah proyek maksimal Rp50 miliar, Kapoksi (kepala kelompok fraksi) maksimal Rp100 miliar. “Untuk pimpinan saya kurang tahu,” ungkap mantan politikus PDI Perjuangan itu.

Dia mengatakan, pembicaraan tentang nominal itu terjadi saat pertemuan kedua dari empat pertemuan yang dia lakukan bersama Amran dan beberapa pihak lain, termasuk Abdul Khoir di Hotel Ambhara.

Pertemuan pertama, kata dia, belum ada pembicaraan soal program aspirasi maupun besaran anggaran.

Pertemuan kedua, lanjut dia, Amran membawa data lebih lengkap tentang daftar nama jalan yang hendak dibangun, namun belum memasukkan judul, kode maupun nominal fee untuk pembangunan.

Pada pertemuan ketiga barulah Amran membawa data lebih lengkap, ada nama jalan, kode dan nominal fee yang akan didapatkan anggota Komisi.

Baca Juga:

Kejahatan Pejabat di Maluku Terungkap di Sidang Korupsi Jalan Trans Seram

Jejak Suap Proyek Trans Seram, Pejabat di Maluku Kebagian Rp13,78 Miliar

Dari data itu, Damayanti dapat proyek program pembangunan Jalan Toheru Laemu dengan kode 1-E. Damayanti mengatakan kode tersebut berdasarkan kepemilikan kursi di DPR. Dia mencontohkan untuk PDIP diberi kode 1, Partai Golkar diberi kode 2 dan seterusnya. Sementara huruf E, Damayanti mengaku tak paham maksudnya.

“Saya lihat untuk judul saya dapat Jalan Thoru-Laemu. Jatah aspirasi terpecah jadi Rp20 miliar untuk sumber daya alam, Rp21 miliar Bina Marga dan Rp19 miliar Cipta Karya. (Jatah fee) Saya dapat Rp41 miliar di Maluku dan Maluku Utara,” kata Damayanti.

Selain Damayanti, data yang dibawa Amran juga menyebutkan anggota Komisi V fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto memegang judul rekonstruksi jalan Werinama-Leimu, anggota fraksi PAN Andi Taufan Tiro mendapat proyek pembangunan jalan Jailolo-Mutui, rekonstruksi jalan Wayabuya-Sofi dan jalan Mafa Matuting, serta anggota Komisi V fraksi PKB Musa Zainudin mendapat proyek rekonstruksi jalan Laimu-Werinama, jalan Haya-Toheru, jalan Aruidas-Arma, jalan Toheru-Laimu dan jalan Piru-Waisala.

Pada pertemuan ketiga, pengerjaan pembangunan jalan itu diserahkan ke Abdul Khoir selaku pengusaha PT Windhu Tunggal Utama yang akan jadi kontraktor jalan.

Sedangkan pada pertemuan keempat, Amran Mustary memerintahkan Abdul Khoir menyelesaikan pembayaran fee kepada anggota Komisi V yang ditunjuk Amran melaksanakan program aspirasi pembangunan jalan.

“Amran sampaikan ke Abdul, ‘Dul ini untuk judul yang sudah firm kepemilikannya tolong diberesin untuk diserahkan ke masing-masing. Dibayarkan ke masing-masing,” kata Damayanti.  (suripatty aldi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s