Sejumlah Perda Dibutuhkan dalam Pengoperasian Blok Masela


Perlu ada kesadaran dan pemahaman bersama bahwa Blok Masela adalah asset Maluku. Sangat keliru jika ada kelompok tertentu yang beranggapan bahwa Blok Masela adalah milik MBD.

Kalau dikatakan industri ini ada pada wilayah administrasi MBD saya sepakat disitu, tetapi bukan asset MBD. Pada titik ini kita harus melihat bahwa bentuk klaim yang tidak berdasar ini akan menimbulkan kekisruhan tertentu yang dapat menjadi kendala dalam berbagai persiapan ke arah yang lebih baik.

Perjuangan Blok Masela bukan saja perjuangan elemen masyarakat MBD tetapi juga semua elemen masyarakat Maluku secara keseluruhan sehingga kita semua berada dalam kerangka berpikir yang sama. Perbedaan persepsi tentang penguasaan sumber ekonomi dan faktor-faktor produksi semacam ini akan merugikan kita semua. Karena itu PERBEDAAN PERSEPSI INI HARUS SEGERA DIAKHIRI.

PENYIAPAN SDM SKILL DAN TRAINED SKILL

Penetapan presiden onshore untuk pengoperasian Blok Masela merupakan suatu bentuk keberpihakan pempus kepada rakyat Maluku. Tetapi perjuangan Blok Masela tidak berhenti sampai kepada persoalan onshore semata. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi Maluku dalam hal ini Gubernur dan DPRD.

Penyiapan SDM Maluku yang akan mengambil bagian dalam industri gas terbesar ini juga perlu dipersiapkan secara matang dan terencana dalam pengertian Pemprov Maluku harus mempersiapkan SDM Maluku pada setiap jenjang yang dibutuhkan.

Penyiapan tersebut tidak hanya, tenaga ekspert melalui jenjang pendidikan tinggi seperti Unpatti dan Politeknik Ambon, tetapi perlu juga mempersiapkan tenaga kerja pada level bawah. Kita semua pahami bahwa pengoperasian Blok Masela membutuhkan ribuan tenaga kerja tentunya dengan persyaratan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Kebutuhan ini untuk mengisi berbagai posisi strategis yang membutuhkan tenga kerja yang memiliki skill tertentu, seperti tenaga skill untuk mengoperasikan rig, tenaga skill dibidang operasi tambang, tenaga skill di pelabuhan, proses pengilangan dan lain sebagainya.

Ini semua tentu tidak akan dihasilkan melalui jalur pendidikan tinggi seperti Unpatti dan Politeknik, tetapi harus melalui lembaga-lembaga pelatihan yang terakreditasi sehingga para lulusan ini memiliki lisensi sebagai tenaga yang memiliki keahlian dan ketrampilan (skill and trained skill) secara teknik di bidangnya.

Sebagaimana yang sudah saya kemukakan sebelumnya, bahwa penyiapan SDM pada manajemen level atas dan menengah (top and middle management) sudah juga dipersiapkan dalam waktu 4-6 tahun kedepan.

KESIAPAN DAN PENTERSEDIAAN LAHAN

Selain kesiapan SDM maka Pemprov Maluku juga perlu merumuskan secara bijak tentang persoalan ketersediaan lahan bagi pembangunan berbagai macam infrastruktur yang diperlukan dalam pengoperasian Blok Masela ini. Penyiapan lahan ini akan menjadi persoalan tersendiri karena jika tidak ditangani secara baik dan bijak maka akan menimbulkan gesekan sosial di internal masyarakat sehingga menghambat kelancaran pembangunan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan.

Pembangunan Kilang Gas, pembangunan jalan, jembatan dan pelabuhan, perumahan bagi pekerja, rumah sakit, fasilitas umum dan juga berbagai sarana parasarana lain seperti pasar, rumah sakit, pusat pertokoan dan perbelanjaan, hotel dan restoran semua ini membutuhkan kesiapan dan ketersediaan lahan yang cukup besar. Ini bukan persoalan kecil karena itu Pemprov Maluku bersama-sama Pemkab MTB, MBD dan Kepualauan Aru harus ada dalam suatu kesepakatan yang obyektif dan menguntungkan semua pihak.

Tentunya semua ini tidak bisa dibangun hanya pada satu wilayah katakanlah MBD. Pemda Maluku harus tegas dan bijak dalam merumuskan kebijakan dan keputusan sehingga memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak.

Semua insfratruktur yang dibutuhkan ini harus dibangun dengan pola distribusi yang merata di berbagai daerah di MBD, MTB dan Aru. Tentunya Pemprov Maluku harus mempunyai dasar pertimbangan yang obyektif dan rasional, dan menghilangkan pertimbangan-pertimbangan politik kepentingan, atau pertimbangan-pertimbangan yang bernuansa startegis politik penguasa.

PERATURAN DAERAH (PERDA) SEBAGAI PAYUNG HUKUM

Menyikapi berbagai macam kebutuhan dan persoalan yang berhubungan dengan pengoperasian Blok Masela maka saya berpendapat agar DPRD Maluku sudah harus menyiapkan langkah antisipatif terhadap berbagai kemungkinan yang dapat saja terjadi di kemudian hari dengan berbagai bentuk peraturan daerah Peraturan Daerah (PERDA), sehingga menjadi payung hukum bagi Gubernur dalam mengambil kebijakan atas semua persoalan dan kebutuhan yang ada.

Salah satu usulan adalah Peraturan Daerah (PERDA) yang terkait dengan persoalan lahan. DPRD harus merumuskan Peraturan Daerah (PERDA) yang dapat melindungi hak-hak ulayat masyarakat adat di MBD, MTB dan Kepulauan Aru, yang artinya tanah-tanah adat dapat digunakan untuk membangun semua infrastruktur yang diperlukan tetapi dengan HAK SEWA, dan bukan HAK MILIK, sehingga tidak ada model JUAL-BELI TANAH ADAT di tengah-tangah masyarakat.

Investor harus membayar sewa kepada masyarakat dengan wajar dan menguntungkan dalam masa waktu yang tidak terlalu pendek tetapi juga tidak terlalu panjang. Salah satu contoh hak sewa dalam waktu 25 tahun, untuk kemudian diperpanjang lagi dan tetap menyesuaikan dengan perkembangan nilai tanah, perkembangan ekonomi dan kebutuhan pada waktu itu (waktu perpanjangan). Sehingga masyarakat tidak dirugikan.

Dengan Peraturan daerah (PERDA) maka akan tercipta suatu bentuk keseragaman yang adil dan merata sehingga gesekan sosial secara horizontal maupun vertikal dapat diminimalisir dan diantisipasi.

Peraturan Daerah (PERDA) yang lain untuk MELINDUNGI ADAT BUDAYA LOKAL perlu dirumuskan untuk mengatur keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengoperasian Blok Masela sehingga tatanan adat tidak hilang atau rusak sebagai akibat terjadi interaksi sosial dengan berbagai elemen masyarakat pendatang yang memiliki latar belakang kultural dan gaya hidup yang berbeda.

INVILTRASI KEBUDAYAAN melalui kegiatan industri sakala besar seperti ini harus diantisipasi sejak dini oleh DPRD dan pemda melalui sosialisasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan pekerja sosial dan LSM serta para aktivis yang peduli dengan pelestarian adat budaya Maluku dan hak ulayat masyarakat, yang ada di bawah koordinasi dan pemantauan pemda. Intinya bentuk peraturan daerah (PERDA) yang mengatur perlindungan atas tatanan adat budaya lokal.

Untuk menyelamatkan posisi SDM Maluku dalam perekrutan tenaga kerja, maka DPRD harus merumuskan Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang HAK dan PERLINDUNGAN tenaga kerja lokal, sehingga kasus-kasus yang sudah pernah terjadi dibeberapa tempat di Maluku, yang awalnya disepakati memanfaatkan tenaga lokal, namun dalam pelaksanaannya dipolitisir dengan alasan bahwa tenaga lokal tidak memiliki, ketrampilan, kecakapan, kreativitas, yang memenuhi standard operasi dan prosedur (SOP), etos kerja rendah, sehingga kemudian tergantikan dengan tenaga kerja dari luar daerah. (*)

 latumaerissa
OLEH: JULIUS R. LATUMAERISSA
Dosen Fakultas Ekonomi Unitomo Surabaya
Bidang Perencanaan Daerah dan Keuangan Daerah

6 thoughts on “Sejumlah Perda Dibutuhkan dalam Pengoperasian Blok Masela

  1. Pak Yulius dan Redaksi Satu Maluku Ysh,
    Membaca tulisan Pak Yulius yang diposting di Satu Maluku, maka sebagai anak negeri Maluku beta sangat setuju. Memang diperlukan payung hukum untuk melindungi hak ulayat masyarakat adat terutama yang berada di lokasi dimana Blok Masela berada. Mengingat lahan yang diperlukan cukup besar sedangkan area yang masuk dalam rencana pembangunan kilang terdiri dari pulau-pulau kecil yang tidak mungkin semuanya dikorbankan untuk pembangunan kilang gas.
    Tidak ada yang mengklaim bahwa Blok Masela itu milik MBD tetapi seperti kata bijak “dekat api pasti panas”…. maka dalam proses membangun Blok Masela demi kesejahteraan masyarakat Maluku dan Indonesia, jangan sampai masyarakat ditempat dimana area Blok Masela berada hanya kepanasan sementara mereka yang dari luar area setempat yang merasakan sejuknya AC yang berasal dari Blok Masela. Kebetulan Blok Masela terletak di Kabupaten MBD, tapi merupakan milik masyarakat Indonesia khususnya Maluku.
    Mari membangun Blok Masela dengan ketulusan dan kejujuran serta berkeadilan sosial sehingga Blok Masela akan bermanfaat bagi seluruh rakyat Maluku bahkan Indonesia. Oleh karena itu, beta setuju adanya payung hukum dalam bentuk PERDA yang jelas dan menguntungkan semua pihak yang berbisnis di Maluku khususnya di Blok Masela.
    Salah satu contoh yang harus diatur adalah untuk tenaga kerja non skill agar tidak didatangkan dari luar daerah tetapi harus merekrut putera daerah yang telah memenuhi persyaratan untuk bekerja. Pengalaman kami di Kalimantan, pekerja dari luar area tambang yang non skill, dirazia oleh warga setempat dimana kalau tidak memiliki KTP setempat disuruh kembali ke daerah asalnya. Karena seringkali para kontraktor mendatangkan tenaga kerja dari Pulau Jawa yang bisa dibayar murah dan dibawah standar upah minimum.
    Nah, perlu diatur juga masalah penggajian oleh para kontraktor sehingga tidak ada yang gajinya lebih tinggi dari yang lain padahal levelnya sama saja. Ini hal kecil tapi sering menimbulkan masalah besar yang sering kami temui dilapangan.
    Perlu diatur dalam PERDA agar Tenaga kerja lokal yang akan direkrut diberikan pelatihan khusus oleh kontraktor agar dapat bekerja dengan baik. Ada sanksi yang harus diberikan bila aturan itu tidak dipatuhi.
    Selain PERDA, perlu juga dikordinasikan dengan Kementerian ESDM melalui SKK MIgas untuk mengatur hal tersebut sehingga tidak ada kesan PERDA-nya diskriminasi.
    Sependapat dengan Pak Yulius, selain tenaga kerja yang dipersiapkan oleh UNPATI dan Politekhnik, sangat perlu sekolah menengah kejuruan SMK yang ada di Maluku juga dipersiapkan sehingga ketika mereka tamat bisa direkrut sesuai kompetensi mereka.
    Sebab tenaga kerja bukan hanya yang level Manager tetapi ada helper atau tenaga bantu yang bisa direkrut melalui SMK yang ada. Bila perlu Ranking 10 besar tiap SMK menjadi prioritas untuk direkrut dan dilatih sebelum bekerja.
    Pengalaman KALTIM, RIAU dan PAPUA, penghasil Sumber Daya Alam yang terbesar dan menunjang pendapatan negara terbesar, tetapi semuanya diangkut ke Jakarta dan orang daerah hanya melongo, gigit jari sambil menunggu pembagian hasil yang tidak merata dan berkeadilan. Jangan sampai MALUKU menjadi sama dengan ketiga Propinsi yang lainnya. Perlu ada tawar menawar dengan pusat sehingga porsi yang diterima dari pembagian hasil benar-benar bisa dinikmati demi kesejahteraan bersama.
    Demikian sedikit tambahan dari beta mengomentari postingan Pak Yulius.
    Mari katong membangun Blok Masela untuk Maluku dan Indonesia.
    Salam Kalwedo – Kidabela

    Karel Miru
    Putera MBD di Balikppapan – KALTIM.

    Liked by 1 person

  2. Membaca tulisan dan komentar yang diatas dan juga tulisan lain mengenai blok masela membuat saya menjadi miris, karena terlihat sekali banyak orang maluku yang belum mengerti business process pembangunan kilang LNG terutama aspek SDm yang katanya mau dipersiapkan untuk menyongsong pembangunan dan operasi blok masela di maluku. Hal ini terbukti dari rencana pemda/unpatti yang merencanakan membuka jurusan pertambangan untuk persiapan blok masela. pertanyaannya, apa hubungan jurusan pertambangan dengan blok masela yang adalah blok ang menghasilkan gas, dimana jurusan pertambangan tidak diperlukan untuk pembangunan dan operasional suatu kilang lng. yang kedua, pada saat ini pengerjaan blok masela akan memasuki fase exploitasi, dimana cadangan gas yang telah ditemukan akan diolah dengan proses pemurnian dan di cairkan untuk keperluan pengangkutan dan yang diperlukan adalah jurusan teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, teknik fisika, teknik civil dan struktur, jadi teknik pertambangan tidak ada gunanya disini, kecuali mau gali tanah buat tambang emas, perak dll. Yang ke tiga, yang akan menyerap dan memakai sdm adalah INPEX dan para kontraktor EPC yang akan membangun kilang ini, dan mereka yang akan menentukan qualifikasi dan kompetensi sdm yang diperlukan dimana mereka akan memakai tenaga kerja yang sudah berpengalaman di bidang migas. fresh graduate S1, S2, S3 cuma bisa foto copy dan catat2 saja…karena pengalaman kerja nol besar… jadi… qua vadis blok masela ??

    Like

  3. Yth. Bapak Yulius dan Redaksi Satu Maluku
    minta maaf Pemerintah Pusat tau Blok Masela letaknya lebih dekat dengan Kepuluan Tanimbar Maluku Tenggara Barat. Tetapi sesungguhnya Kontroversial Pengembangan Blok Masela cuman konspirasi terhadap kekayaan SDA di Kepulauan Tanimbar. Tapi alangkah baiknya membaca artikel dibawah ini :

    Connie: Blok Masela Kekayaannya 7 Kali Lebih Besar dari Brunei
    Rabu, 02 Mar 2016 – 15:44:10 WIB

    JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, persoalan Blok Masela harus dilihat secara komprehensif tidak hanya dilihat dengan kacamata Jakarta saja.
    Seperti diketahui, lanjut dia, bicara Blok Masela tidak bisa lepas dari salah satu pulau bernama Tanimbar, yakni salah satu pulau yang berada dalam area blok tersebut sekaligus merupakan pintu terdepan kawasan ASEAN bagian selatan, yang langsung berhubungan dengan Australia.
    Artinya, paparnya, bicara Blok Masela berarti harus juga memperhatikan soal pertahanan keamanan
    “Jangan sampai pulau Tanimbar tidak diperhatikan dari aspek pertahanan kemanannya karena pulau ini pulau terdepan Indonesia yang berhadapan dengan Australia. jarak Tanimbar ke Australia hanya 350 km. Seperti diketahui Australia punya kebijakan Zona Ekonomi Eksklusifnya dimana mereka bisa memantau 1.000 kilometer di luar wilayahnya. Artinya Australia bisa dengan leluasa memasuki wilayah kita yakni Tanimbar, bahkan Australia dalam sehari bisa 19 kali melanggar wilayah udara kita, ” ungkap dia.

    Lebih mencengangkan lagi, ungkap Connie, sumber daya alam yang terkandung di pulau tersebut sangat luar biasa dan sudah sepantasnya dijaga dengan kekuatan dan pertahanan militer yang memadai.

    “Masela kekayaannya tujuh kali dari Brunei, jadi memang sudah seharusnya dijaga dengan memperkuat armada laut kita,” tutup dia.(yn)

    Like

  4. Yth. Redaksi Satu Maluku
    Tidak mendasar kalau blok Masela dekat dengan Pulau Marsela MBD. Jarak P. Marsela lebih jauh 135 km bandingkan dengan P. Selaru Keplauan Tanimbar MTB yang berjarak 95 km dari Blok Masela. Pengembangan Blok Masela tidak akan di tempat lain, kecuali di Kepulauan Tanimbar. Secara faktual Berbagai media cetak belum menangkap bahwa berbagai infrasturktur telah dipersiapkan disini sampai dengan Peningkatan kekuatan militer secara besar-besaran nantinya disiapkan disini.
    Sesuai dengan hasil kunjungan Panglima TNI dalam pernyataan bersama prajurit TNI di Markas Batalion 734 Satria Saumlaki, yakni batalion 734 akan ditingkatkan dan diperbesar menjadi 1 Brigif yakni 3-4 batalion AD di Pulau yamdena, akan ada 1 batalion AD masing2 di P. Selaru dan P.Larat (MTB). Untuk Pengembangan angkatan Laut, Lanal Saumlaki ditingkatkan menjadi Pangkalan Utama (Lantalamal) akan ada 1 divisi marinir di pulau Selaru, PosAL di P. Larat, P.Seira dan P. Molu Maru dan Pelabuhan kapal selam AL di Pantai desa Tumbur P. Yamdena (MTB). Sedangkan untuk angkatan Udara, sudah ada Markas Satuan Radar AU di Ilngei P.Yamdena dan akan diperbesar dengan menyiapkan 1 Pangkalan AU di P. Selar, dengan panjang landasan terbesar di Indonesia Timur yaitu 3,5 Km sebagai Pangkalan terpadu sekaligus Komersiel yang akan didarati berbagai pesawat tempur sampai dengan jenis heli scorpion milik AD dan AL di tempatkan di lapangan tersebut.
    Kontroversial Pengembangan Blok Masela cuman Konspirar]si terhadap Kekayaan SDA di Kepulauan Tanimbar, Karena Tahun 1998 sudah ada berbagai penellitan yang dilakukan oleh peneliti Rusia dan Amerika di daratan dan perairan kepulauan Tanimbar, bahwa Sumbuhnya Migas Dunia dan terbesar ada di sini. Tetapi yang Mineral langkah yang terbesar yang dicari oleh 8 negara maju di dunia yaitu Uranium terdapat di P. Yamdena dan Perairan Tanimbar. sehingga jangan heran kalu Rizal Ramli mengatakan dengan Blok Masela, kawasan ini akan lbih mewah dari Qatar. karena itu dikawatirkan daerah ini menjadi rebutan sehingga Kekuatan militer secara besar-besaran di bangun di kepulauan Tanimbar.
    lihat saja pangkalan Amerika di Darwin karena kelak punya kepentingan dengan daerah ini. Pengamat Militer conie Rahakudini Bakrie mengatakan bahwa Australia sangat mengincar pulau Tanimbar karena selain migas Masela dan yang sangat mencengangankan kekayaan SDA di pulau tersebut. bisa dilihat di http://www.teropongsenayan.com/32643-connie-blok-masela-kekayaannya-7-kali-lebih-besar-dari-brunei.

    Like

  5. Membaca artikel bung Yulius beta siap untuk bergabung dgn KPS untuk menjaga agar yg mengelola blok Masela tidak terjadi penggelembungan nilai investasi sehingga recavering nanti mendapat nilai porsi yg wajar bagi investor untuk hal itu kita harus kawal dari bidang feed desiagn enggineering construction sampai commisioning dan menjaga Mutu barang sehingga umur pakai bisa sampai ke anak cucu

    Like

    1. Sebagai anak negeri Maluku khususnya MBD, mau menegaskan lagi bahwa letak Blok Masela itu ada di MBD lebih dekat dengan Pulau Marsela..(di peta Indonesia disebut Pulau Masela). Jadi tidak mungkin disebut Blok Selaru kalau berada disekitar Pulau Masela….. Tidak mungkin juga karena ada nama marga Masela di Tanimbar…apakah ada yag bisa tunjukkan bahwa ada orang yang bermarga Masela punya jasa terhadap Blok Masela….jadi jangan ngawurlah…
      Orang MBD tidak pernah mengklaim Blok Masela itu miliknya tetapi yang benar adalah Blok Masela ada diwilayah MBD dan bukan di MTB. Blok Masela itu dimulai proses surveynya saat masih satu kabupaten MTB saat Bupati Oratmangun…. belum ada kabupaten MBD. Hal Iinilah yang membuat orang MTB mengklaim Blok Masela ada di wilayahnya… tpi seiring dengan adanya pemekaran Kabupaten MBD maka Blok Masela otomatis ada di wilayah MBD.

      Selanjutnya mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Dave Sunarko, menurut hemat saya sangat setuju, karena ini aset vital untuk kepentingan nasional,, sehingga material yang digunakan harus yang berkwalitas no.1 dengan lifetime yang minimal 30 tahun sehingga tidak ada bongkar pasang karena peralatannya rusak disebabkan lifetimenya hanya satu sampai dua tahun saja… Untuk itu butuh orang quality control yang benar-benar kompeten dibidangnya. Saya kasih contoh, di kilang Pertamina RU-V Balikpapan, kami pernah mengganti Battery kering untuk UPS di Sub Station didalam kilang, ternyata battery existingnya, life time battery-nya 25-30 tahun sesuai manual booknya… Itu berarti sudah cukup lama dan sudah menghasilkan keuntungan bagi pertamina…..
      Tapi, saya yakin karena ini investasi asing dalam hal ini INPEX dan Shell yang sudah punya pengalaman jadi pasti mereka akan memilih material yang kwalitas tinggi…
      Hanya saja perlu dikontrol agar dalam menentukan budgetnya tidak over budget karena imbasnya aakaada pada cost recovery yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia.
      Untuk itu membutuhkan ketulusan dan kejujuran dalam mengerjakan proyek ini.
      Kalwedo

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s