Dimintai Keterangan di KPK, Nono Sampono Irit Bicara


satumaluku.com- Senator asal Maluku Nono Sampono diperiksa Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Senin (18/4/2016). Dia dimintai keterangan oleh penyidik KPK untuk mendalami proses suatu perusahaan mendapatkan hak dalam reklamasi pantai utara Jakarta.

Datang ke KPK, Nono Sampono diperiksa dalam kapasitas sebagai Presiden Direktur PT Kapuk Naga Indah, anak usaha PT Agung Sedayu Group. Perusahaan tersebut mendapat hak untuk reklamasi 5 pulau dari Pemprov DKI di pesisir utara Jakarta. Sementara total ada 17 pulau reklamasi yang tersedia di teluk Jakarta itu.

“Sebagai warga negara saya wajib memenuhi permintaan KPK untuk memberikan keterangan,” kata Nono Sampono, seusai diperiksa selama delapan jam, di Gedung KPK Jakarta, Senin (18/4/2016) dilansir Antara.

Dia mengaku ditanya 15 pertanyaan. Namun ia tidak menjawab mengenai keinginan perusahaannya tentang besaran nilai jual objek pajak (NJOP), yaitu lima persen dari lahan efektif pulau-pulau reklamasi, berbeda dari permintaan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang meminta 15 persen.

“Gak, gak ada kaitan,” jawab Nono, yang juga anggota DPD masa jabatan 2014-2019 itu. Selanjutnya dia tidak lagi menjawab pertanyaan para wartawan.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, mengungkapkan, Nono Sampono dimintai keterangan terkait proses perusahaan mendapat hak reklamasi.

“Yang didalami tentang proses-proses yang terjadi hingga perusahaan mendapatkan hak reklamasi,” kata Nugraha.

PT Kapuk Naga Indah diketahui mendapat jatah reklamasi lima pulau (pulau A, B. C, D, E) dengan luas 1.329 Hektare sementara PT Muara Wisesa Samudera mendapat jatah reklamasi pulau G dengan luas 161 Hektare.

Izin pelaksanaan untuk PT Kapuk Naga Indah diterbitkan pada 2012 pada era Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, yang kini menjadi duta besar Indonesia untuk Jerman.

Saat ini, KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro.

Sanusi diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar‎ dari PT APL terkait dengan pembahasan Raperda RWZP3K dan Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta oleh DPRD DKI. Di mana kedua raperda itu sudah 3 kali ditunda pembahasannya di tingkat rapat paripurna.

Selaku penerima, Sanusi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

‎Sedangkan Ariesman dan Trinanda selaku pemberi dikenakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (ald)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s