Pejabat di Maluku Ini Tak Akui Terima 8 Miliar dari Tiga Pengusaha


satumaluku.com- Kepala Balai Pelaksana Jalan (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary membantah meminta dan menerima uang sebesar Rp 8 miliar dari tiga pengusaha. Mereka adalah Direktur PT Windu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir, Direktur PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng, dan Direktur PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Arta John Alfred.

“Tidak pernah. Saya enggak pernah sampaikan itu,” kata Amran saat menjadi saksi dalam sidang terdakwa Abdul Khoir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/4/2016).

Amran menjadi salah satu saksi yang dihadirkan untuk didengarkan keterangannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor. Sebelumnya, dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum KPK beberapa waktu lalu, Abdul Khoir, Aseng dan pengusaha bernama Hong Arta John Alfred, didakwa secara bersama-sama menyuap Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary. 

Kemudian dakwaan JPU itu dipertegas lewat kesaksian Hong Arta John Alfred di Pengadilan Tipikor, Senin (18/4/2016) yang mengaku mengumpulkan uang sebesar Rp 8 miliar bersama dua rekannya, Aseng dan Abdul Khoir. Menurutnya, uang itu merupakan permintaan Amran melalui anak buahnya bernama Heri. (baca juga: Kejahatan Pejabat di Maluku Terungkap di Sidang Korupsi Jalan Trans Seram)

Alfred menandaskan bahwa pada Juli 2015 telah sepakat untuk menggelontorkan Rp 3,5 miliar kepada Abdul Khoir yang nantinya diserahkan kepada Kepala BPJN Wilayah IX meliputi Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary. Sebetulnya nilai yang disepakati adalah Rp 8 miliar. Sisanya dibayar oleh Abdul Khoir.

Dia menambahkan, awalnya uang Rp 8 miliar tersebut akan dimintai dari rekan-rekan kontraktor di Maluku, hanya saja untuk langkah awal Alfred memutuskan dengan Abdul Khoir saja yang membayarkannya. Uang diserahkan di depan Restoran Arkadia di kawasan Senayan, Jakarta, dalam bentuk dolar AS.

“Harapan dari memberikan Rp 8 miliar apa?” tanya ketua majelis hakim Mien Triesnawati.

“Minimal kalau ada kerja di balai tidak dipersulit. Itu diserahkan secara tunai di depan parkiran restoran Arkadia di Senayan dalam bentuk dolar AS,” jawab Alfred.

Dalam dakwaan Abdul Khoir, Amran memiliki peran penting yang menjembatani Khoir dengan anggota komisi V DPR. (baca juga: Jejak Suap Proyek Trans Seram, Pejabat di Maluku Kebagian Rp13,78 Miliar)

Setelah mendapatkan uang sebesar Rp 8 miliar, Amran memperkenalkan Anggota Komisi V DPR Mohammad Toha kepada Khoir saat melaksanakan kunjungan kerja ke Maluku pada Agustus 2016. Bahkan, Amran juga menagih uang saku untuk para anggota dewan kepada Abdul Khoir sebesar Rp 455 juta.

Tujuannya, agar anggota komisi V DPR yang mengikuti kunjungan kerja itu ‎menyalurkan program aspirasinya untuk pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku atau Maluku Utara. Serta, agar Amran HI Mustary dapat menunjuk PT Windhu Tunggal Utama sebagai pemenang lelangnya.

Namun, Amran lagi-lagi membantah. “Tidak pernah. Tapi saya bilang Pak Abdul ini punya alat karena anggota dewan ini tanya kemampuan seperti apa,” jelasnya dikutip jawapos.co.id.

Sementara itu, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng yang juga menjadi saksi di Pengadilan Tipikor atas terdakwa Abdul Khoir menceritakan kedekatan dirinya bersama Abdul Khoir dan Amran Hl Mustary saat menemui Andi Taufan Tiro, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di ruangan kerjanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Aseng menjelaskan dirinya diajak Abdul Khoir untuk makan siang. Tak hanya Abdul, Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara, Imran HI Mustary juga turut bersama.

Usai berbincang-bincang saat makan siang, Aseng, Abdul dan Amran bergerak ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Meski demikian, dirinya tidak menjelaskan tujuan mereka ke Kementerian PUPR dan tak menyebut ingin bertemu siapa.

“Selesai makan, ngobrol-ngobrol, kita jalan ke Kemen PUPR. Dari sana jalan lagi ke restoran, saya ikut saja dengan pak Dul (Abdul Khoir) dan dari sana jalan lagi ke gedung DPR RI,” ujar Aseng saat memberikan keterangan dilansir rmol.co.

Lebih lanjut, Aseng menjelaskan setelah dari Kementerian PUPR dirinya diajak jalan lagi ke gedung DPR. Abdul mengajaknya ke ruangan Andi Taufan Tiro. “Saya ikut saja, disitu ada saya, pak Abdul, pak Amran. Lalu kita masuk ke ruangan Andi Taufan Tiro,” ujarnya

Dalam pertemuan tersebut, Aseng mengaku berada di ruang tamu, sementara Abdul dan Amran masuk bertemu dengan politisi PAN tersebut. “Pak Amran, pak Dul masuk duluan, mereka ngomong-ngomong, saya keluar,” ujar Aseng. (baca juga: Pejabat di Maluku Ini Disebut Menentukan Besaran Fee Proyek Jalan)

Saat jaksa kembali menanyakan apakah Aseng pernah bertemu Damayanti, pengusaha terkenal di Maluku itu tidak membantah. Dia mengaku pernah bertemu Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu disebuah kedai kopi di Jakarta. “Kita ngobrol-ngobrol ringan-ringan, cerita, ketawa-ketawa saja disitu. Nggak ngomongin proyek,” urainya.

Seperti diketahui, Abdul Khoir didakwa menyuap empat anggota komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, dan Musa Zainuddin dengan uang ratusan miliar. Jaksa juga mendakwa Khoir memberikan uang kepada Kepala BPJN IX Maluku Amran HI Mustary. (ald)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s