Dugaan Adanya Emas Lempengan di MBD Dibantah Bupati Orno


satumaluku.com- Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Barnabas Orno membantah kabar yang menyebutkan adanya sejumlah emas lempengan yang diselundupkan dari wilayahnya oleh PT Gemala Borneo Utama (GBU) dan telah ditahan oleh aparat keamanan di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum lama ini.

Bantahan ini disampaikan Orno kepada wartawan, usai dilantik sebagai Bupati MBD periode 2016-2021 oleh Gubernur Maluku di Ambon, Selasa (26/42016).

”Yang pasti, di MBD itu tidak ada emas lempengan atau batangan. Di Gunung Botak saja tidak punya emas lempengan,” katanya.

BUPATI MBD BARNABAS ORNO.jpg
Bupati Barnabas Orno

Menurut dia, kalaupun ada yang ditahan, itu adalah sampel yang dibawa. ”Tapi, kalau emas lempengan, saya bilang tidak ada. Silahkan gali seluruh MBD itu tidak akan ada emas lempengan,” tegasnya.

Dikatakan, kalau pun ada emas lempengan di wilayahnya, maka orang tidak perlu repot-repot harus mencari lokasi persisnya, karena sekarang sudah banyak teknologi canggih yang bisa dimanfaatkan. Tapi pada kenyataannya, di MBD memang tidak ada emas lempengan.

Bahkan, saat ini pun belum ada produksi yang dilakukan oleh perusahaan di MBD. Yang ada barulah pembangunan pabrik. ”Jadi saya tegaskan lagi, belum ada produksi di MBD. Saya minta dicek baik-baik. Kalau terlalu banyak pemberitaan miring, saya khawatir tidak akan ada lagi investor yang mau datang ke MBD dan ini tentunya sangat merugikan rakyat disana,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD MBD Chao Petrus yang dikonfirmasi terpisah mengatakan terkait dengan emas yang ditahan di Kupang yang dibawa oleh PT GBU, seharusnya kalau itu memang sampel, maka harus ada yang ditinggalkan di pemerintah daerah.

”Kalau misalnya dikirim dalam bentuk lempengan, harus ada yang ditinggalkan dan sebagiannya dikirim ke lab untuk diuji sampel. Tetapi, selama ini hal itu tidak pernah dilakukan,” katanya.

Parahnya lagi, tambahnya, laporan aktivitas PT GBU tidak pernah sampai ke DPRD MBD. Yang ada hanyalah laporan dari PT Batu Tua di Lurang.

”Kalau PT Batu Tua yang tembaga di Lurang, itu rutin kirim laporan ke DPRD. Tetapi PT GBU, sampai hari ini tidak pernah ada presentasi amdal dan visibility studi ke DPRD. Ini memang ijinnya sudah di provinsi, jadi saya juga kurang tahu apakah presentasinya sudah dilakukan di provinsi atau tidak, tapi kalau di DPRD MBD sama sekali tidak pernah,” terangnya.

Kendati demikian, menurutnya, DPRD MBD hanya sebatas pengawasan saja, karena ijin prinsipnya sudah di Pemerintah Provinsi. Karenanya, dia mempersilahkan wartawan untuk melakukan konfirmasi ke Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, karena terkait data perijinan pasti lengkap ada di dinas tersebut.

Tapi, menurut Petrus, setelah dia melakukan konfirmasi, ternyata ada kesalahan dalam ijin tersebut, dimana perusahaan itu dia memberikan laporannya, dengan tembusan bukan ke Pemerintah Kabupaten MBD tapi malah ke Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Jadi, ada kesalahan dalam ijin Gubernur tersebut, karena perusahaan diwajibkan memberi laporan ke Gubernur dengan tembusan ke Menteri ESDM serta Bupati SBB.

“Apakah ini hanya kesalahan ketik atau administrasi, silahkan cek saja ke Kadis ESDM,” pungkasnya. (febby kaihatu)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s