Pemilik Tanah di Suli Kecewa Sikap Wagub Maluku


satumaluku.com- Pemilik tanah di Negeri Suli, kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Maluku Tengah yakni keluarga besar Frans Pattirane, menyatakan kekecewaan dan kekesalan mereka kepada Dr Zeth Sahuburua SH MH yang kini menjabat Wakil Gubernur Maluku.

Kekecewaan dan kekesalan tersebut terkait masalah penjualan tanah milik keluarga besar Frans Pattirane kepada PT PLN Maluku dan Maluku Utara, yang diduga turut melibatkan Sahuburua.

Hal ini diungkapkan advokat muda Hellen Pattirane Kamis (28/4/2016) terkait dengan kasus penjualan tanah milik keluarga besar Pattirane tersebut.

Menurutnya, Sahuburua diduga bekerjasama dengan Badan Pertanahan, jaksa negara Benny Guritno dan oknum masyarakat Suli yang menamakan dirinya pemilik sah atas penjualan tanah yang ditempati PT. PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara dengan nilai Rp 4 miliar yang telah didepositokan di rekening milik BNI 46.

Hellen menjelaskan, keluarga besar Frans Pattirane yang memiliki blush wet dati dan register dati diatas tanah Negeri Suli yang ada gas alam cairnya.

Namun sebagian dari tanah tersebut telah dijual ke PT. PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Bahkan pihak PLN telah menyetor pembayaran tanah tersebut ke pihak BNI 46 sebanyak Rp 4 miliar.

Proses penyetoran sudah dilakukan sejak dua tahun lalu. Namun keluarga yang memiliki hak atas tanah tersebut belum mendapat haknya. “PT. PLN sudah membangun proyek sebagian itu diatas tanah Pattirane, klien saya dan juga keluarga besar saya diatas tanah itu dua tahun lalu. Dan mereka sudah kucurkan dana pembayaran ke kami dua tahun lalu. Uangnya itu ditaruh di BNI 46. Tetapi selama dua tahun mereka tidak pernah membayar uang itu ke kita. Mereka perbungakan di BNI 46. Ini pelanggaran sebenarnya, uang yang seharusnya kita terima didepositokan,” ungkap Hellen.

Ia lantas membeberkan, waktu dirinya ke Jakarta mengkonfirmasi hal tersebut ke Presiden lewat Menteri ESDM. Dirinya disarankan untuk mengkoordinasikan dengan Pemda untuk yang terakhir kali. Anehnya, ketika dikoordinasikan dengan Wagub Maluku Zeth Sahuburua, beliau malah menyampaikan bukan hak mereka untuk menerima pembayaran dana dimaksud.

“Waktu kita koordinasikan dengan pak Etty (Zeth Sahuburua, red), beliau bilang bahwa katong bukan pung tanah, lalu antua bilang sudah kamong jang baku malawang, katong yang tahu. Jadi antua manfaatkan orang yang bukan pung tanah untuk halangi persoalan ini, padahal mereka tidak memiliki surat apapun. Sedangkan kita adalah pemilik tanah asli yang memiliki blush wet dati dan register dati,” tegasnya dalam dialek Ambon.

Hak kepemilikan, kata Hellen, itu diperkuat blush wet dati dan register dati, bahkan diatas tanah tersebut juga terdapat asrama Rindam Pattimura milik TNI AD yang dijual dari keluarga Pattirane ke pemerintah. Selain itu, tanah yang telah dibeli oleh PT PLN juga belum memiliki surat pelepasan hak, sebab yang berhak menyerahkannya ialah keluarga Pattirane yang memiliki blush wet dati dan register dati.

Karena terlalu luas, ribuan hektar, tanah tersebut sebagiannya didiami oleh warga Sulawesi (Buton) untuk menjaga. Dan sampai sekarang ini semua warga termasuk pemerintah Suli tahu betul tanah tersebut milik keluarga besar Frans Pattirane.

“Nah, waktu saya konfirmasi ke pak Etty Sahuburua, beliau sampaikan bahwa dirinya telah kumpul pihak Pattirane, PLN, orang Buton yang di Tulehu yang mendiami tanah itu untuk dibicarakan. Kami heran, kenapa pak Etty tidak mengkonfirmasi kami, pemilik asli atas tanah itu. Anehnya, pak Etty mengatakan bahwa kita bukan pemilik tanah.”

Dia mengaku sempat berdebat dengan pak Etty. “Jadi saya merasa keberatan dengan pernyataan pak Etty yang menyampaikan bahwa kita bukan pemilik tanah itu. Saya kasih deadline kepada Pemda Maluku untuk segera menyelesaikan hak kami, kalau tidak saya akan menghadap KPK dan meminta KPK turun tangan untuk masalah ini,” ujarnya, tegas.

Harusnya, kata Hellen, sebagai seorang ahli hukum, Wagub Maluku memahami betul bahwa hukum tertinggi untuk tanah ialah blush wet dati dan register dati.

“Nah, itu yang harus dibayar kepada kita, sebab kita ini pemilik sah dan punya surat-surat lengkap, kenapa dibayar ke orang lain. Sebab info yang kami dapati, bahwa sudah dibayar ke orang lain. Makanya saya menduga, ada permainan antara pak Etty, kepala Badan Pertanahan dan pihak jaksa negara Benny Guritno juga Daniel Patirane bersama Sitanala dkk. Pasalnya, karena aturannya apa yang menjadi hak pemilik harus dibayar ke pemilik. Status tanah sudah sah, dan kami itu punya tanah itu sudah dikuasai ratusan tahun,” kesalnya.

Sementara itu, Wagub Maluku Zeth Sahuburua yang dikonfirmasi di sela-sela sosialisasi calon ketua umum Partai Golkar di Swissbel hotel, kemarin tidak mau berkomentar. Sahuburua buru-buru turun ke tangga lift dengan alasan ingin mengawal Airlangga Hartarto menuju bandara.

Padahal banyak wartawan yang hendak menanyakan berbagai persoalan yang sementara dihadapi Partai Golkar baik di Maluku maupun di Kota Ambon.

Saat diikuti ke lantai bawah hotel, namun Sahuburua terus berupaya menghindar untuk dikonfirmasi. (SM-07)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s