Diperiksa sebagai Saksi, Edwin Huwae dan Sam Latuconsina Catat Sejarah Baru di KPK


satumaluku.com- Pemeriksaan Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Huwae dan Wakil Walikota Ambon Sam Latuconsina mencatatkan sejarah baru bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Provinsi Maluku. Keduanya sama-sama menjadi Ketua DPRD Provinsi Maluku pertama dan Wakil Walikota Ambon pertama yang diperiksa di kantor KPK di Jakarta.

Sesuai data pemeriksaan di KPK, belum pernah satupun pejabat di Maluku dalam jabatan Ketua DPRD Provinsi dan Wakil Walikota Ambon yang menjalani pemeriksaan di kantor KPK di Jakarta. Baik itu sebagai saksi maupun sebagai tersangka kasus korupsi.

Seperti diketahui, Ketua DPRD Maluku Edwin C Huwae diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dengan tersangka anggota DPR RI Andi Taufan Tiro, Selasa (3/5/2016). Begitu juga halnya dengan Wakil Walikota Ambon Sam Latuconsina. Dia juga diperiksa sebagai saksi kasus suap dengan tersangka Andi Taufan Tiro, Rabu (4/5/2016). (baca: Edwin Sudah; Giliran Amran, Sam Latuconsina dan Hendri Canon Diperiksa KPK)

Andi Taufan Tiro sendiri telah ditetapkan penyidik KPK sebagai tersangka kasus suap proyek jalan di Maluku bersama Kepala BPJN IX Maluku-Maluku Utara Armin Mustary dan belum ditahan. (baca: Kepala BPJN IX Maluku – Maluku Utara Jadi Tersangka Kasus Suap)

Andi Taufan Tiro disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara, Amran disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1, juncto Pasal 65 KUHPidana.

Mengenai Edwin dan Sam, sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari KPK mengapa kedua pejabat di Maluku itu menjadi saksi dalam kasus suap tersebut. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati dalam keterangan pers mengatakan secara terpisah, bahwa baik Edwin maupun Sam hanya diperiksa sebagai saksi atas tersangka Andi Taufan Tiro. Tak ada penjelasan lain mengenai mereka yang disampaikan lagi oleh KPK.

Hanya sebelumnya, kepada media, Edwin sempat mengaku menerima surat panggilan dari KPK sebagai saksi dan ini terkait dengan sumbangan untuk panitia pembangunan rumah ibadah. “Jadi, tak ada masalah yang perlu dibesar-besarkan,” ujarnya saat itu. (baca: Buntut Suap Trans Seram, Huwae dan Latuconsina akan Diperiksa di KPK)

Sementara Sam Latuconsina sendiri seusai diperiksa KPK, Rabu (4/5/2016) kepada Antara Ambon menjelaskan dirinya telah mememberi keterangan kepada penyidik tidak menerima hadiah dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, tersangka dugaan korupsi proyek di Kementerian PUPR.

“Saya memang diminta penjelasan oleh penyidik KPK dan menjelaskan tidak menerima hadiah atau pemberian apa pun dari tersangka Abdul, bahkan Rp300 juta yang diberitakan sejumlah media cetak, baik nasional maupun terbitan lokal (kota Ambon),” katanya, dihubungi Antara dari Ambon, Rabu.

Sam mengakui baru menjalani pemeriksaan di KPK sesuai surat yang dilayangkan kepadanya pada 27 April 2016. “Saya dimintai keterangan sekitar satu jam lebih dan dari sejumlah pertanyaan, di antaranya soal hadiah, pemberian atau pun bentuk lain dari tersangka Abdul. Saya katakan tidak ada itu, bahkan soal Rp300 juta pun,” ujarnya.

Begitu pun, hubungan kerja maupun tugas Wawali Ambon dengan Kementerian PU dan PR, Komisi V DPR – RI, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX (Maluku dan Maluku Utara). Selain itu, keterkaitan dengan tersangka Abdul dan Kepala BPJN Wilayah IX, Amran Mustari.

“Saya juga ditanya soal hubungan dengan tersangka lainnya yakni anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti, dua orang rekan Damayanti yaitu Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin serta anggota Komisi V dari Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto,” kata Sam.

Dia mengakui, telah menjelaskan secara rinci sesuai kebutuhan pertanyaan dari penyidik KPK sebagai tanggung jawab moril, baik sebagai pejabat negara (Wawali) maupun anggota masyarakat yang harus taat hukum.

“Kan sejak awal saya sudah menyampaikan bahwa saya mendukung proses penegakan hukum, dan seandainya berkaitan dengan tindak pidana dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh anggota DPR terkait proyek di Kementerian PUPR tahun anggaran 2016, maka itu tidak ada sangkut paut dengan jabatan sebagai Wawali Ambon,” tegas Sam. (avp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s