Diprotes Rampas Tanah Adat untuk Program Transmigrasi, Pemkab Buru Membantah


satumaluku.com- Kecaman masyarakat Batlale, kecamatan Air Buaya, kabupaten Pulau Buru yang merasa terancam kehilangan tanah adat karena dirampas untuk kepentingan program transmigrasi, dibantah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru.

Pemkab Buru mengklaim tidak ada program transmigrasi baru di kawasan tersebut. Yang dilakukan adalah pencetakan sawah baru bagi para transmigran.

“Yang benar ada program pencetakan sawah baru bukan di desa Batlale tapi di desa tetangga , Awaelinan. Desa ini sebelumnya dikenal dengan sebutan transmigrasi Keramat dan telah diserahkan ke pemkab Buru tahun 2010 lalu. Kini telah menjadi desa difinitif,” ungkap Kepala Dinas Nakertrans Buru Ridwan Tukuboya SE, dalam rilis yang disampaikan Humas Pemkab Buru kepada satumaluku.com, Sabtu (7/5/2015).

Diberitakan sebelumnya, masyarakat adat Negeri Batlale, kecamatan Air Buaya, kabupaten Pulau Buru merasa terancam kehilangan petuanan adat karena dirampas untuk kepentingan program transmigrasi. Pemkab Buru, malah memerintahkan Babinsa setempat untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti warga agar segera mengosongkan area petuanan mereka, dan jika tidak diindahkan akan dilakukan tindakan tegas.

Karena itu, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Ambon menyesalkan tindakan penyerobotan tanah adat tersebut dan akan melakukan perlawanan bersama masyarakat adat Batlale karena bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 tentang hak-hak masyarakat adat. (baca: Demi Transmigrasi, Petuanan Adat Negeri Batlale di Pulau Buru Terancam)

Menurut Tukuboya, tanah adat di sana dari turun temurun punya Soa FUA. Lahan yg ditempati warga Batlale juga milik Soa FUA yg sdh diikhlaskan kepada warga disana.

Kemudian di tahun 2005 lalu juga telah dihibahkan 260 ha untuk dijadikan pemukiman transmigrasi. Warga trans 50 persen dari Pulau Jawa dan 50 persen warga lokal, termasuk beberapa kepala keluarga asal Batlale.

Selama menempati lahan transmigran yang awalnya bernama Karamat tersebut, pemerintah belum pernah mencetak sawah irigasi terhadap warga di sana. Selama lahan sawah belum pernah dicetak, ada terjadi perluasan desa Batlale yang memakan lahan untuk persawahan seluas 3,5 ha yang kini sdh ada bangunan beberapa rumah warga dan juga ada satu unit gereja.

Perluasan desa tersebut tak ada masalah, dan sudah ada persetujuan serta diketahui pelaksana Raja Petuanan Lisela, Arief Hentihu dan juga camat Air buaya, Nyong Hentihu.

Dia menjelaskan juga isu penggusuran warga Batlale mulai hangat setelah masuknya proyek pencetakan sawah baru di lahan pertanian milik eks trans jawa maupun trans lokal. Ada yg mengipasi warga kalau pemukiman mereka akan diratakan untuk program transmigran. Padahal faktanya bukan seperti itu.

“Tak pernah ada rencana mendatangkan transmigran baru disana, apalagi sampai mengorbankan warga Batlale bahkan nama intansi kami ikut terbawa-bawa,” tandas Tukuboya.

Yang benar, sebelum ada program pencetakan sawah di thn 2016, ada kurang lebih 6 persil tanah yang sedianya dijadikan sawah irigasi, saat masih diterlantarkan, telah ditanami oleh 6 warga Batlale dengan tanaman umur pendek, seperti ketela pohon dan jagung. Bahkan ada beberapa pohon kelapa juga ditanami di sana dan ada yang membangun rumah kebun.

Karena dari planing awal, lahan itu untuk dijadikan sawah irigasi, maka saat program cetak sawah masuk tahun 2016 ini, lahan tersebut juga ikut dicetak menjadisawah bersama areal lainnya milik warga eks trans.

Nantinya, setelah dicetak menjadi sawah, maka lahan sawah itu tetap menjadi milik mereka yg sebelumnya telah berkebun di sana, termasuk 6 warga Batlale ini.”Tapi saat kami turun di lapangan, ternyata sudah ada provokasi luar biasa. Ada yg menghasut warga Batlale kalau pemukiman mereka akan digusur, gereja mereka juga akan digusur dan dijadikan lahan transmigrasi,” sesal dia.

Kebun rakyat di belakang Desa Batlale yg terdapat tanaman umur panjang dan berjejer memanjang di sisi lembah, tak masuk dalam agenda pencetakan sawah.

Terkait proyek cetak sawah, dijelaskan Tukuboya, hal itu dikendalikan Kodim 1506 Namlea bekerjasama dengan Dinas Pertanian. (ald)

2 thoughts on “Diprotes Rampas Tanah Adat untuk Program Transmigrasi, Pemkab Buru Membantah

  1. “tidak ada transmigrasi baru…..yang ada pencetakan sawah utk para transmigran”..??…orang satu ini gak layak jadi pejabat krna IQ-nya pasti single-digit…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s