Kontroversi Tanah Adat Batlale, Pemkab Buru akan Diproses Pidana dan Perdata


satumaluku.com- Yayasan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Ambon tetap akan memproses pidana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru ke Polda Maluku dan memproses perdata ke Pengadilan Negeri Ambon. Mereka tetap bersikukuh telah terjadi pelanggaran tindak pidana dan perdata yang dilakukan Pemkab Buru terhadap masyarakat adat Batlale, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru.

Selain memproses hukum secara pidana dan perdata, Yayasan Posbakum juga akan melapor ke Pangdam XVI/Pattimuta, Ombudsman, serta Komisi Hak Asasi Manusia terkait nasib masyarakat Batlale.

Menurut Sekretaris Yayasan Pos Bantuan Hukum Kota Ambon, Hendrik Lusikoy, yayasan telah melakukan peninjauan lapangan dan menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan pemerintah kabupaten terhadap warga berupa penggusuran dan penyerobotan lahan maupun rumah warga.

Karena pemasangan patok untuk lahan pertanian transmigran mencapai 260 hektare dan itu sudah masuk pemukiman warga.

“Setelah kembali dari Desa Batlale, kami melakukan pertemuan dengan pemprov Maluku yang dihadiri Kadis Nakertrans Maluku serta Kepala Biro Hukum setda provinsi yang mewakili gubernur Said Assagaff,” ujarnya dilansir Antara.

Namun pihak Nakertrans provinsi maupun Biro Hukum pemprov justru membantah tidak ada program pembukaan lahan pertanian bag transmigran di Desa Batlale yang mengorbankan warga adat, tetapi Yayasan Posbankum menunjukkan bukti foto dokumentasi di lapangan.

Dokumentasi tersebut memperlihatkan tumbangnya pohon-pohon kelapa produktif maupun tanaman umur pendek lain milik warga adat Batlale.

“Sehingga yayasan akan melaporkan Pemkab Buru secara pidana ke Polda Maluku dan secara perdata ke Pengadilan Negeri Ambon, termasuk melapor ke Pangdam XVi/Pattimuta, Ombudsman, serta Komisi Hak Asasi Manusia,” ungkapnya.

Dia juga mengungkap ratusan pohon jati mas milik warga adat Batlale digusur paksa oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten guna dijadikan lahan pertanian bagi para transmigrasi. “Sedikitnya 140 pohon jati mas yang belum layak panen milik warga adat telah dirobohkan secara paksa untuk kepentingan transmigran, namun pemkab setempat justru berupaya menggusur warga adat yang sudah menetap di daerah itu,” timpalnya.

Pohon jati mas merupakan tanaman umur panjang yang diprogramkan pemerintah sejak lama untuk dikembangkan warga agar kelak bisa meningkatkan kesejahteraan warga.

Selain pohon jati mas, penggusuran paksa juga dilakukan terhadap tanaman umur panjang milik warga adat lainnya seperti kelapa dan tanaman umur pendek yang selalu dipanen untuk kebutuhan setiap harinya.

Baca Juga:
Diprotes Rampas Tanah Adat untuk Program Transmigrasi, Pemkab Buru Membantah

Sementara itu, Pemkab Buru mengklaim tidak ada program transmigrasi baru di kawasan tersebut. Yang dilakukan adalah pencetakan sawah baru bagi para transmigran.

“Yang benar ada program pencetakan sawah baru bukan di desa Batlale tapi di desa tetangga , Awaelinan. Desa ini sebelumnya dikenal dengan sebutan transmigrasi Keramat dan telah diserahkan ke pemkab Buru tahun 2010 lalu. Kini telah menjadi desa difinitif,” ungkap Kepala Dinas Nakertrans Buru Ridwan Tukuboya SE, dalam rilis yang disampaikan Humas Pemkab Buru kepada satumaluku.com, Sabtu (7/5/2015).

Dijelaskan juga, sebelum ada program pencetakan sawah di thn 2016, ada kurang lebih 6 persil tanah yang sedianya dijadikan sawah irigasi, saat masih diterlantarkan, telah ditanami oleh 6 warga Batlale dengan tanaman umur pendek, seperti ketela pohon dan jagung. Bahkan ada beberapa pohon kelapa juga ditanami di sana dan ada yang membangun rumah kebun.

Karena dari planing awal, lahan itu untuk dijadikan sawah irigasi, maka saat program cetak sawah masuk tahun 2016 ini, lahan tersebut juga ikut dicetak menjadisawah bersama areal lainnya milik warga eks trans.

Nantinya, setelah dicetak menjadi sawah, maka lahan sawah itu tetap menjadi milik mereka yg sebelumnya telah berkebun di sana, termasuk 6 warga Batlale ini.”Tapi saat kami turun di lapangan, ternyata sudah ada provokasi luar biasa. Ada yg menghasut warga Batlale kalau pemukiman mereka akan digusur, gereja mereka juga akan digusur dan dijadikan lahan transmigrasi,” sesal dia.

Terkait proyek cetak sawah, dijelaskan Tukuboya, hal itu dikendalikan Kodim 1506 Namlea bekerjasama dengan Dinas Pertanian. (ald)

One thought on “Kontroversi Tanah Adat Batlale, Pemkab Buru akan Diproses Pidana dan Perdata

  1. Bupati anjing kamu di bayar berapa untuk menggusur pribumi .
    Stop dengan kegiatan transmigran dari luar buru.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s