Merestorasi Maluku Dibutuhkan Pimpinan Transformasi dan Paham Adat


Menjelang tahun 2017, dan 2018 suhu perpolitikan di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Maluku terasa semakin memanas namun masih terkendali, sehubungan dengan akan dilangsungkan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak. Dinamika ini telah merambah semua elemen masyarakat di Maluku.

Masyarakat semakin disibukan dengan berbagai diskusi dan perdebatan tentang sosok calon pemimpin yang dapat menjadi tumpuan harapan rakyat di berbagai Kabupaten/Kota di Maluku. Hal ini sangat lumrah dan wajar saja karena Rakyat selalu mendambakan sosok pimpinan yang dapat memahami KEBUTUHAN RAKYAT dan mampu memberikan jawaban atas berbagai kompleksitas persoalan kemasyarakatan di wilayah masing-masing.

BELAJAR DARI FAKTA HARI KEMARIN DAN HARI INI

Persoalan kepemimpinan di daerah selalu menarik untuk diperbincangkan dan dibahas. Banyak argumentasi yang dikembangkan berkaitan dengan persoalan ini, masing-masing mencoba untuk mengembangkan analisis dan ukuran-ukuran baik secara kuantitatif maupun kualitatif tentang sosok pimpinan daerah yang dapat memenuhi harapan rakyat dalam jangka panjang.
Berbicara tentang HARI ESOK, tidak akan terlepas dari kondisi HARI INI dan HARI KEMARIN. Kita semua diminta untuk menjadikan kondisi hari kemarin dan hari ini untuk menjadi cermin guna melihat berbagai persoalan yang muncul dalam tatanan masyarakat untuk kemudian dijadikan pijakan berpikir, bahan perenungan untuk menentukan sikap dan pilihan politik ke depan.

Hal ini disebabkan karena sistim politik demokrasi langsung saat ini memberikan hak penuh kepada rakyat dalam menentukan pilihan politiknya dalam memilih kepala daerah di wilayahnya. Tentu semua ini searah dengan proses otonomisasi yang memungkinkan masing-masing daerah memilih pimpinan atau kepala daerahnya yang berasal dari daerah itu sendiri dengan suatu harapan bahwa putra derah mampu membangun daerahnya sendiri untuk menjadi suatu daerah yang maju, berkembang baik ekonomi, sosial, budaya dan politiknya.

Namun fakta politik di lapangan sangat berbeda dengan tujuan ideal atau sesungguhnya. Fakta membuktikan bahwa proses otonomisasi di Maluku dengan model kepemimpinan putra daerah di berbagai wilayah di Maluku sampai saat ini belum memenuhi harapan masyarakat secara signifikan. Akibatnya tujuan mulia dari otonomisasi dan Pilkada langsung justru mengecewakan sebagian besar masyarakat sebagai akibat PELAMBANAN proses pembangunan dan KEGAGALAN banyak kepala daerah di Maluku dalam mengangkat taraf hidup masyarakat yang ada di Maluku kemarin dan hari ini. Karena itu dengan melihat semua kondisi kemarin dan hari ini, maka menghadapi pilkada serentak 2017 dan 2018 nanti rakyat Maluku sesungguhnya sudah memiliki REFERENSI yang cukup banyak dalam melihat dan menilai tipikal pimpinan politik di Maluku. Persoalannya sekarang adalah apakah referensi ini mau digunakan atau tidak.

Jika referensi ini mau digunakan jelas akan terukur dari adanya perubahan sikap, pandangan dan pilihan politik rakyat dalam pilkada 2017 dan 2018. Indikator perubahan pilihan politik rakyat Maluku dalam pilkada serentak 2017 dan 2018 akan tampak dari kesadaran bahwa PIMPINAN GAGAL bukan menjadi pilihan rakyat.

Rakyat Maluku sudah harus lebih CERDAS dalam menilai dan bersikap, sehingga hak-hak politiknya tidak tergadaikan begitu saja tanpa hasil dan perubahan yang nyata. Rakyat Maluku HARUS SADAR bahwa MALUKU TERTINGGAL, MALUKU MISKIN dan MALUKU TERMARGINALKAN itu disebabkan karena sistim politik dan kebijakan politik kemarin dan hari ini belum bahkan tidak berpihak kepada rakyat dan problematikanya, sehingga muncul pertanyaan berikut adalah apakah KEGAGALAN KEMARIN dan HARINI harus terulang lagi dan terus berulang di tengah kemajuan masyarakat lain di wilayah Indonesia ini.

PIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN PROSES RESTORASI MALUKU

Bertolak dari situasi dan kondisi di Maluku kemarin dan hari ini, maka menjelang hari besok atau masa depan maka Maluku membutuhkan sosok PIMPINAN TRANSFORMASIONAL dan BUKAN PIMPINAN TRANSKASIONAL.

Pimpinan di Maluku yang bersifat TRANSAKSIONAL dapat jelaskan sebagai model pimpinan yang membangun pola relasi antara pemimpin dengan konstituen, maupun antara pemimpin dengan elit politik lainnya dilandasi oleh semangat pertukaran kepentingan ekonomi atau politik untuk. Atau dengan kata lain KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL dapat dijelaskan sebagai gaya kepemimpinan di mana seorang kepala daerah menfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan bahwahan dna masyarakat yang melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran tersebut didasarkan pada kesepakatan mengenai klasifikasi sasaran, standar kerja, penugasan kerja, dan penghargaan.

Dari pemahaman tersebut di atas maka secara sederhana KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL dapat katakan sebagai cara yang digunakan seorang pemimpin dalam menggerakkan bawahan dan masyarakat dengan menawarkan imbalan terhadap setiap kontribusi yang diberikan oleh anggota kepada organisasi, dengan suatu eksepsi atau pengecualian bahwa kemudian pimpinan tersebut akan melakukan koreksi atau pembatalan imbalan jika bahwahan atau masyarakat GAGAL MEMENUHI sasaran yang telah ditetapkannya

Kepemimpinan daerah yang bersifat TRANSFORMASIONAL adalah tipikal PIMPINAN SEJATI karena kepemimpinan ini sungguh bekerja untuk mencapai sasaran pada tindakan yang mengarahkan daerah dan rakyat Maluku kepada suatu tujuan yang tidak pernah diraih sebelumnya.

PIMPINAN MALUKU TRANSFORMASIONAL selalu membuat langkah TEROBOSAN dan selalu memotivasi para bawahan dan masyarakat Maluku agar bersedia bekerja demi sasaran-sasaran TINGKAT TINGGI yang dianggap melampaui kepentingan pribadinya pada saat itu, lebih BERPIHAK KEPADA RAKYAT dan BERKEADILAN SOSIAL, KHARISMATIK, INSPIRATIF dan MOTIVATIF; PERCAYA DIRI; MAMPU BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK; VISIONER dan MEMILIKI IDEALISME YANG TINGGI

Saya memiliki beberapa alasan logis dan aksiomatik terhadap pemikiran di atas karena memahami dan melihat situasi dan dinamika pembangunan yang dihadapi Maluku saat ini (1). Struktur lingkungan di Maluku bahwa ada tekanan terhadap situasi, dan Ketidakpuasan masyarakat; (2). Iklim ekonomi dan politik global, regional maupun nasional dan kawasan berubah cepat, bergejolak, dan penuh ketidakpastian; (3). Kondisi pasar sering terjadi perubahan dan tidak stabil; (4). Struktur Organisasi pemerintahan yang bersifat organik, prosedur adaptif, otoritas tidak jelas, desentralisasi); (5). Tipe kelompok kerja yang bersifat variatif, dan umumnya memerlukan kreativitas tinggi, keahlian, tidak terstruktur pada level manajemen atas dan menengah

BEBERAPA FENOMENA BIDANG EKSEKUTIF DI MALUKU

Dalam pemerintahan eksekutif di Maluku, di depan mata kita tergambar jelas kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), kepala dinas (SKPD) sampai pada tahap level birokrasi terendah sangat membutuhkan tipe organisasi, personil, dan keahlian sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif pada rakyat.

Organisasi pada bagian eksekutif ini memerlukan sosok pimpinan yang memahami falsafah Negara ini sehingga mampu menjalankan fungsinya dengan baik dalam pemerintahan pusat dan daerah. Apabila dipimpin oleh orang yang tak bertanggung jawab maka menimbulkan malpraktek pemerintahan, sehingga tidak dapat dipungkiri kasus-kasus pejabat politik kita, banyak yang masuk dalam buih tahanan akibat penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang dimilikinya.

Sangat diperlukan pemimpin yang mempunyai Individual Consideration, Intelelectual Stimulation, Inspirational Motivation, Idealized influence Sebab skala eksekutif bukan hanya sebatas kepala daerah melainkan seluruh pucuk pimpinan yang berada dalam dunia birokrasi di Maluku.

BEBERAPA FENOMENA BIDANG LEGISLATIF DI MALUKU

Dalam pemerintahan Legislatif, sebagai pembuat Undang-Undang dan pengawas Undang-Undang itu sendiri dan sebagai lembaga yang berwenang dalam mengambil inisiatif pembuatan undang-undang maka DPRD Maluku dan DPRD Kabupaten/Kota di Maluku inilah yang seharusnya memiliki peran penting dalam membuat peraturan (PERDA) yang bisa MENSEJAHTERAKAN masyarakat karena merekalah para wakil rakyat yang harus bisa memperjuangkan suara rakyat.

Akan tetapi berdasarkan fakta di lapangan justru mereka membuat kebijakan hanya sebatas untuk memenuhi dan mendapatkan kebutuhan PRAGMATIS dalam meraih keuntungan partai dan pribadi. Sangat menyedihkan ketika melihat para anggota dewan kita yang terkena kasus korupsi.
Munculnya banyak anggota DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Maluku dengan sosok mereka yang background pribadinya bukan berasal dari pemerintahan dapat mengambil kebijakan pemerintahan yang belum dipahaminya secara utuh, dimana korelasi ilmu mereka yang hanya bisa menjalankan praktik politik praktis di depan masyarakat dengan berbagai bentuk RETORIKA HIPERBOLIK.

Padahal seandainya mereka mempunyai sifat-sifat kepemimpinan CERDAS, JUJUR, AMANAH atau DAPAT DIPERCAYA, dan mampu menyampaikan KEBENARAN, maka sangat indah negeri NUNUSAKU KETURUNAN ALIFURU ini akan berjalan dengan baik, sebab para wakil rakyat tersebut akan lebih memperhatikan kondisi dan kesejahteraan masyarakatnya dibandingkan tidur nyenyak saat rapat dewan.

BEBERAPA FENOMENA BIDANG YUDIKATIF DI MALUKU

Pemerintahan Yudikatif di Maluku adalah lembaga yang berfungsi penegak undang-undang yaitu Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisiaan dan penegak hukum lainnya tentu sangat dibutuhkan keberanian dalam memberikan status hukum kepada siapapun yang melanggar hukum. Namun faktanya di Maluku ada penegak hukum yang terjerat kasus korupsi, suap menyuap, dan bahkan berani memberikan fasislitas hukum yang berbeda sesuai status jabatan seseorang. Apabila hal ini berlangsung lama dan terus berkembang, maka apalah arti fungsi pemerintahan sebagai pengatur masyarakat yang mana mengatur diri sendiri saja belum becus.

Kepemimpinan yang tegas dan berani (STRONG LEADERSHIP) yang selalu memihak pada kebenaran dan keadilan, merupakan MIMPI masyarakat Maluku seolah-olah saat ini membutuhkan tokoh pahlawan TIDAK BERTOPENG yang dapat menyelesaikan kasus-kasus para penegakan hukum di Maluku. Pemimpin yang bermoral seperti KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan yudikatif di Maluku hari ini dan besok. (*)

ullis

OLEH: JULIUS R. LATUMAERISSA
Dosen Fakultas Ekonomi Unitomo Surabaya
Bidang Perencanaan Daerah dan Keuangan Daerah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s