Bersama-sama Membangun Etika Politik Di Maluku


satumaluku.com- Beberapa waktu lalu media lokal memberitakan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Maluku. Seperti kasus korupsi yang dilakukan mantan Bupati Seram Bagian Barat Abdullah Vanath, sejumlah bapa raja di kabupaten Seram Barat Timur, dua kepala sekolah SD di Seram Bagian Timur, mantan Direktur RSUD Saparua Saartje Yoke Patinaja dan dua petinggi bank Maluku – Malut Idris Rolobessy dan Pedro Rudolf Tentua.

Selain kasus korupsi muncul pula kasus-kasus lainnya, seperti perkelahian oknum prajurit TNI dengan para petugas Patroli Reaksi Cepat (PRC) Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease beberapa waktu yang lalu serta meningkatnya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda di Maluku.

Persoalan lain yang muncul juga dan sangat menarik perhatian banyak kalangan adalah Blok Masela. Ketegangan kepentingan ekonomi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan pihak investor sempat terjadi beberapa waktu yang lalu. Ketegangan kepentingan itu sempat memunculkan konflik antara berbagai pihak.

Sejumlah persoalan itu hanyalah sebagian kecil dari persoalan-persoalan lainnya yang kerap terjadi di Maluku selama ini. Artinya, etika politik di Maluku tidak berkembang dengan baik. Jika semua persoalan itu ditangani bersama dengan mengacu pada etika politik yang baik maka tentunya dampak buruk terhadap dunia perpolitikan kita baik di tingkat lokal dan pusat bisa dihindari.

Etika Politik

Menurut Bernhard Sutor etika politik tidak hanya menyangkut perilaku para politikus. Tetapi memiliki kaitannya juga dengan hukum, praktik institusi sosial, komunitas, struktur sosial, politik dan ekonomi.

Dari sudut pandang itu, etika politik memiliki aspek individual dan sosial. Aspek individual berhubungan dengan kualitas moral pelaku artinya prilaku kejahatan ditentukan oleh seseorang, penggunaan narkoba misalnya. Sedangkan aspek sosial berhubungan dengan masalah hukum, politik, tatanan sosial, institusi yang adil, praktik-praktik kelompok, dan komunitas. Aspek ini sangat berhubungan erat dengan struktur sosial dan tindakan kolektif.

Untuk menghindari terjadinya korupsi, pelanggaran hukum, perbuatan asusila dan kenakalan remaja yang kerap kali muncul di Maluku maka perlu usaha bersama dalam mengembangkan kedua aspek itu. Jika kedua aspek itu dapat dijalankan sebaik-baiknya menurut prinsip keadilan, kebebasan, solidaritas dan subsidiaritas, serta kebajikan maka akan terwujud etika politik yang mengarahkan hidup yang lebih baik bersama dan untuk orang lain dalam institusi-institusi yang adil dan dalam kerangka memperluas lingkup kebebasan (menggapai keutamaan) sebagaimana pendapat Paul Ricouer.

Prinsip-prinsip itu harus terus diupayakan agar bisa terwujud sebagaimana harapan Panglima Kodam (Pangdam) XVI/Pattimura Mayor Jenderal Doni Monardo di HUT ke 17 Kodam tanggal 15 Mei 2016 lalu di Ambon. Di kesempatan itu, Pangdam XVI/Pattimura mengajak seluruh masyarakat Maluku bangkit membangun masa depan bangsa agar menjadi lebih baik, saling membahu-bahu melindungi bangsa dan negara dari setiap ancaman. Gagasan yang sama juga disampaikan oleh Kepala BPM-PD Kabupaten Malra Dr. A Savsavubun di media sosial beberapa hari yang lalu bahwa perlu keterlibatan dan pengawasan dari semua pihak tentang penyaluran dana desa serta aset-aset desa lainnya. Sebagai warga negara yang baik harus terlibat dan mengawasinya agar prinsip-prinsip itu dapat berkembang sesuai harapan kita semua yaitu melahirkan etika politik yang baik dalam ruang publik.

Hilangnya etika politik dalam ruang publik di Maluku harus mendapat perhatian besar dari kita semua. Patut untuk disyukuri karena masih ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk terus menumbuhkan kesadaran etika politik yang baik itu. Di satu sisi, memang harus membuka cara berpikir anggota masyarakat agar dapat bersama-sama berpartisipasi mewujudkan etika politik yang baik itu. Namun tidak boleh berhenti pada titik itu, yang harus perlu diperhatikan juga adalah mempersiapkan generasi mendatang yang berakhlak mulia. Karena pada merekalah gerak langkah bangsa dan negara ini akan ditentukan menuju atau tidak pada etika politik yang baik itu.

Dimulai dari Sekolah Dasar

T. Ramli mengatakan bahwa pendidikan karakter memiliki esensi dan makna dengan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi supaya menjadi manusia, warga negara dan masyarakat yang baik. Pendidikan karakter bangsa harus dimulai sejak dini saat anak memasuki jenjang Sekolah Dasar. Sebagaimana yang dikatakan mantan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh bahwa porsi pendidikan karakter bangsa pada jenjang Sekolah Dasar porsinya mencapai 60% dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Jika hal itu tidak lakukan maka akan sulit merubah karakter seseorang. Pada jenjang Taman Kanak-kanak atau sejenisnya belum bisa diterapkan pendidikan karakter bangsa karena TK bukan sekolah tetapi merupakan taman bermain.

Membentuk karakter anak-anak sejak jenjang Sekolah Dasar akan memberikan dampak yang positif pada aksi politiknya di kemudian hari, ketika mereka terlibat dalam urusan masyarakat dan negara. Tidak miskin visi dan misi politik, tidak terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak menggunakan politik partisan untuk mempertahankan kekuasaan dan jabatan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, serta tidak melakukan pelanggaran hukun dan lain sebagainya.

Keberhasilan anak-anak usia dini mempelajari cara bertindak, norma, dan nilai-nilai budaya bangsa membutuhkan peran dari semua pihak termasuk keluarga. Usaha yang dilakukan secara bersama-sama itu adalah cara yang tepat untuk mengintegrasi nilai-nilai keadilan, kebebasan, solidaritas dan subsidiaritas, serta kebajikan ke dalam diri anak-anak. Dengan cara itu maka anak-anak telah kita persiapkan untuk masuk dan bersama-sama terus membangun ruang publik menuju etika politik yang baik.

Sekali lagi yang harus diingat bahwa etika politik tidak hanya berhubungan dengan prilaku politisi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Agar etika politik dalam ruang publik di Maluku dapat berkembang dengan baik. Seperti yang telah kita ketahui bahwa menjaga Maluku berarti menjaga juga Indonesia kita.

Penulis : Julius Russel
Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Filsafat Politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s