Pemkot Ambon Siapkan LBH Bagi Warga Miskin


Ambon- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan menyiapkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai tindak lanjut penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat.

“LBH diperuntukkan bagi warga yang selama ini tidak mendapatkan keadilan ketika bermasalah dengan hukum, karena itu kami berupaya memfasilitasi warga,” kata kepala Bagian Hukum Pemkot Ambon, Jhon Slarmanat, Selasa.

Ia mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan salah satu LBH di Ambon yang bersertifikasi A, sehingga ketika ada warga yang melapor, maka LBH ini secara langsung akan memberikan bantuan hukum.

“Warga yang akan memperoleh bantuan hukum merupakan warga Kota Ambon yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP Ambon serta memilik Kartu Keluarga Miskin (KKM),” ujarnya

Menurut Jhon, Penerapan Perda tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih menunggu pengesahan kementerian Dalam negeri (Kemendagri).

Setelah penetapan Perda oleh DPRD kota Ambon ditindaklanjuti dengan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan pengesahan oleh Kemendagri.

Diakuinya, penetapan Perda tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan bentuk tanggung jawab Pemkot dan DPRD Kota Ambon terhadap pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui penganggaran bantuan yang bersumber dari APBD Kota Ambon.

Perda tersebut merupakan pintu masuk sekaligus menjadi dasar hukum bagi pemenuhan hak masyarakat miskin dalam mengakses keadilan dan perlakukan yang sama di hadapan hukum.

“Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi terjadi marginalisasi dan ketimpangan keadilan yang terjadi di masyarakat miskin dalam melindungi haknya, khususnya hak hukum mereka,” katanya.

Jhon menjelaskan, ke depan jika perda tersebut telah miliki nomor dan ditetapkan oleh Pemprov Maluku, maka tugas Pemkot Ambon selanjutnya adalah melakukan sosialisasi.

Saat ini lanjutnya, Pemkot juga sementara menyusun anggaran dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, agar ketika proses berjalan tidak timbul masalah.

“Mekanisme juga akan disusun, agar tidak semua warga miskin bisa mendapatkan bantuan, prioritas kita adalah warga miskin yang benar-benar berasal dari Kota Ambon yang dibuktikan dengan KTP maupun KKM,” ujarnya.

Dia menambahkan, secara substansi Perda tentang bantuan hukum mengatur dua hal pokok yakni pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum yang terakreditasi, dan penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Ambon.

“Penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin, memiliki identitas kependudukan yang sah dan dibuktikan dengan kartu keluarga miskin,” ujarnya.

Sumber: Antara
Pewarta: Penina Mayaut
Editor: John Nikita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s