Kunker ke Maluku, 20 Anggota Komisi V DPR Terima Uang dari PT WTU


JAKARTA- Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX wilayah Maluku dan Maluku Utara, Amran Hi Mustary menegaskan seluruh pimpinan dan anggota Komisi V DPR yang turut serta dalam kunjungan kerja (kunker) ke Maluku pada Agustus 2015 lalu menerima uang dari Dirut PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir.

Hal itu diungkapkan Hendra Karianga, pengacara Amran, usai mendampingi kliennya diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (20/10).

Dalam pemeriksaan ini, Hendra mengatakan, kliennya dicecar penyidik mengenai 20 anggota Komisi V yang ikut dalam kunker ke Maluku dan turut menerima uang dari Abdul Khoir.

“Pendalaman tentang 20 anggota komisi V yang melakukan kunker ke Maluku, karena mereka semua telah menerima uang dari Abdul Khoir dan melalui Pak Amran. Jadi ditanya nama-nama siapa, berapa jumlahnya,” kata Hendra di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/10).

Dikatakan Hendra, Ketua Komisi V dari Fraksi Gerindra, Fary Djemi Francis yang memimpin rombongan dan Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi Demokrat, Michael Wattimena turut menerima uang dari Abdul Khoir. Untuk pimpinan Komisi V, seperti Fary dan Michael mendapat masing-masing Rp 50 juta, sementara untuk anggota lainnya mendapat uang sekitar Rp 35 juta.

“Iya semua dapat, 20 orang yang ikut kunker itu semua dapat. Hanya dua orang yang tidak ke Maluku. Dari Rp 445 juta (dari Abdul Khoir) dibagi ke semua (Komisi V). Ketua (Komisi V mendapat) Rp 50 juta, terus Rp 35 juga dan yang lain terus begitu,” ungkapnya.

Hendra menjelaskan, uang untuk delapan anggota Komisi V diserahkan Abdul Khoir itu melalui Amran. Beberapa di antaranya yakni, Michael Wattimena, mantan Anggota Komisi V dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti dan anggota Komisi V dari Fraksi Golkar, Ellion Numberi.

“Untuk 20 anggota Komisi V itu sebagian diserahkan melalui (Abdul) Khoir, sebagian melalui Pak Amran. Tadi ditanya siapa-siapa (yang menerima). Salah satunya ke Pak Michael Watimena, Ellion, kemudian Ibu Damayanti. Selebihnya Pak Amran tidak tahu namanya, kan diserahkan melalui amplop. Itu yang tadi didalami,” ungkapnya.

Dari 20 Anggota Komisi V tersebut, KPK hingga saat ini baru menjerat tiga legislator, yakni Damayanti, anggota Komisi V dari Fraksi Golkar Budi Supriyanto, dan anggota Komisi V dari Fraksi PAN, Andi Taufan Tiro.

Sementara anggota Komisi V lainnya, termasuk Fary Djemi Francis dan Michael Wattimena serta Wakil Komisi V lainnya, Yudi Widiana yang turut dalam kunker belum dijerat KPK. Hendra menegaskan, seharusnya KPK menjerat seluruh anggota Komisi V yang menerima uang dari Abdul Khoir.

“Ya seharusnya semua. Mereka kan terima, ya namanya suap itu yang menyerahkan dan yang menerima kan kena. Tidak boleh dong, semua harus diperiksa dan diproses,” tegasnya.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, disebutkan, Abdul Khoir memberikan uang saat kunker Komisi V itu dengan rincian, Rp 50 juta untuk Ketua Komisi V (Fary Djemi Francis), Rp 50 juta untuk Wakil Ketua Komisi V (Michael Wattimena dan Yudi Widiana), Rp 30 juta untuk Ibu Yanti (Damayanti Wisnu Putranti), Rp 20 juta masing-masing untuk 12 anggota Komisi V, Rp 5 juta untuk pendamping, Rp 25-30 juta untuk pendeta (Elion Numberi), Rp 25-30 juta untuk Pak Umar (Umar Arsal, Anggota Komisi V dari Fraksi Demokrat).

Kunjungan kerja ini menjadi pintu masuk terjadinya suap untuk memuluskan proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. Sejumlah anggota Komisi V DPR mengusulkan proyek dengan menggunakan dana aspirasi agar mendapat fee dari pengusaha yang menggarap proyek tersebut.

Sumber: Beritasatu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s